Integritas MKD Sedang Diuji dalam Kasus Setya Novanto

Johnny G Plate Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem mengatakan, integritas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sedang diuji.

“MKD nggak boleh bekerja di luar aturan yang dia miliki. MKD sedang diuji. MKD mampu nggak jaga integritasnya,” ujar Jhonny di gedung DPR RI, Selasa (24/11/2015).

Menurut Jhonny, Keputusan MKD bukan soal benar atau salah tapi berdasarkan data, untuk memastikan lebih dulu legal standing dengan benar.

“Ini bukan subtansi. Kalau ada yang kurang ya masukan lagi dalam definisi. Pastikan definisinya dengan memenuhi standar prosedur UU MD3. Standar etika MKD adalah UU MD3,” kata dia.

Dia menambahkan, soal informasi dan data yang sepertinya pertemuan berlangsung selama dua jam, sementara rekaman hanya 10 menit dan transkrip hanya 4 menit, MKD bisa meminta lagi.

“Ngerasa belum cukup, bisa mintalah selengkap-lengkapnya. Kita mendorong itu dilakukan. Kalau MKD ambil keputusan kan udah ada UU. Tapi kalau masih keliru juga keputusannya, maka hancurlah negara ini,” paparnya.

Jhonny menilai, tidak ada aturan untuk melarang Sudirman Said menteri ESDM melaporkan ke MKD. Tetapi semua juga harus terima hasil apapun dari MKD.

“Tidak ada aturan untuk melarang dia. Ini kan tempat pembuktian atas dugaan yang dibentuk opini publik. Pimpinan yang diduga melakukan kesalahan fatal kita terima. Begitu juga pimpinan yang tak lakukan kesalahan kita juga terima,” kata dia.

Oleh sebab, menurut Jhonny, semua pihak harus mendukung MKD menyelidiki kasus pencatutan nama ini. Karena, hal ini berkaitan dengan reputasi lembaga negara secara keseluruhan.

Kerja MKD, lanjutnya, harus terbebas dari tekanan politik dan tekanan politisasi. Untuk itu, keterbukaan informasi harus disampaikan. Tapi apabila disaratkan tertutup, maka informasi soal hasil di dalamnya tetap harus disampaikan ke publik.

“Fraksi NasDem menunggu keputusan MKD. Setiap anggota DPR punya hak sendiri dalam UU. Apabila MKD sampaikan pendapatnya, harus kita hormati,” tutupnya.(faz/iss/ipg)