Harga Produk Pertanian Mahal, Sistem Logistik Indonesia Buruk

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) menilai harga produk pertanian termasuk daging menjadi mahal karena Indonesia tidak memiliki sistem logistik yang baik.

“Kita sering merasa aneh, mengapa produk pertanian kita kurang bersaing karena harga beras di Malaysia itu lebih murah dari kita. Mengapa harga daging di Malaysia, Singapura itu Rp50.000-Rp60.000, tapi di sini mahal?” kata Menko Ekon, di sela kunjungan kerja ke Kawasan Pelabuhan dan Industri Terpadu Jawa (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, seperti dilansir Antara Minggu (23/8/2015).

Menko Ekon berkunjung ke Kawasan JIIPE bersama Franky Sibarani Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama.

Nasution mengatakan, harga daging di Indonesia memang sudah meningkat sebelum akhirnya meroket dan menyebabkan sejumlah pedagang mogok berjualan.

“Sebelum naik di kita harganya juga sudah tinggi, ini berarti ada masalah. Tapi kenapa di sini mahal? Sebenarnya, yang kita tidak punya itu adalah sistem logistik yang baik,” katanya.

Nasution menilai pengembangan kawasan industri terintegrasi akan menjadi upaya memperbaiki sistem logistik yang ada. Selain, semua pihak yang berkepentingan bisa ikut memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem logistik itu.

“Jadi sistemnya yang masuk duluan, keluar duluan. Biar tidak ada itu beras lama tapi yang dikeluarkan duluan justru yang baru masuk, rusak itu beras,” katanya.

Sibarani, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pemerintah saat ini fokus memperbaiki sistem logistik nasional.

Pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol hingga kereta api menjadi salah satu keunggulan dalam upaya peningkatan daya saing.

“Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan potensial dikembangkan sebagai pusat logistik. Itu membuat biaya logistik lebih efisien,” katanya.

Perlu diketahui, JIIPE adalah proyek kerja sama pemerintah-swasta sejak 2012. Yaitu kerja sama antara PT AKR Coprorindo Tbk dan PT Pelindo III di kawasan seluas 2.933 Hektare yang dilengkapi pelabuhan laut dalam seluas 406 Hektare dan kawasan hunian seluas 766 Hektare.

Rencananya, kawasan tersebut akan dilengkapi pula dengan pembangkit listrik serta terminal penerima gas alam cair. (ant/den/dwi)