Perhutani Jawa Timur dituntut massa aksi Aliansi Masyarakat Pelindung Hutan untuk merubah kebijakan-kebijakannya terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Karena terbukti Perhutani gagal mengelola hutan lindung.
Kegagalan pengelolaan tersebut dipastikan akan dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat disekitar hutan lindung yang paling tidak menggantungkan kehidupannya pada hasil hutan.
“Termasuk hilangnya mata air yang berada di hutan sekaligus yang memberikan manfaat bagi ketahanan hutan sekaligus bagi warga masyarakat disekitarnya. Ini sangat merugikan,” terang Amir Koordinator Aliansi Masyarakat Pelindung Hutan.
Massa aksi menuntut kebijakan Perhutani Jawa Timur yang terbukti lebih banyak memberikan kerugian bagi masyarakat sekitar hutan, harus segera dirubah.
Apalagi terkait dengan kemarau tahun ini yang diperkirakan akan lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberadaan mata air serta hutan lindung menjadi sangat penting.
Jika kebijakan-kebijakan itu tidak dirubah, lanjut Amir, maka jangan kaget jika nanti saat kemarau panjang terjadi maka Jawa Timur akan krisis air.
“Perhutani Jawa Timur harus bertanggung jawab jika nanti krisis air terjadi saat kemarau panjang terjadi. Ini peting diperhatikan, karena kami sendiri juga berada disekitar hutan itu. Perhutani Jawa Timur harus tahu ini,” tegas Amir.
Dalam aksi yang digelar di depan kantor Perhutani Jawa Timur, Selasa (8/9/2015) massa aksi selain membentangkan spanduk juga menggelar aksi teatrikal memotong sebuah pohon dengan gergaji mesin.(tok/rst)