Pemerintah Jawa Timur mencatat jumlah penduduk miskin hingga saat ini masih mencapai empat jutaan atau sekitar 12,28 persen dari total penduduk. Meski jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 18 persen, namun pengurangan jumlah angka kemiskinan tetap harus segera dilakukan.
“Ini yang 12 persen ini pengentasannya tidak bisa dengan cara biasa, karena mereka ini sangat-sangat miskin,” kata Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur, di sela-sela membuka sosialisasi pemutakhiran basis data terpadu yang digelar Badan Pusat Statistik, Rabu (6/5/2015).
Menurut Gus Ipul, untuk mengentaskan kemiskinan yang mencapai empat juta jiwa ini, pemerintah berharap BPS bisa memiliki data yang riil sehingga pemerintah tak lagi salah dalam memberikan bantuan.
Gus Ipul juga berharap, pemutakhiran basis data terpadu yang akan dilakukan BPS kali ini juga bisa menjadi solusi untuk menuntut pemerintah dalam memberikan bantuan.
Di tempat yang sama, M Sairi Hasbullah, Kepala PBS Jawa Timur mengatakan, pemutakhiran data terpadu sendiri akan dimulai bulan Mei ini. “Ada dua langkah yang akan dilakukan untuk memutakhirkan data,” kata dia.
Yang pertama, BPS yang dibantu pemerintah daerah akan membentuk forum konsultasi publik di tingkat desa dan kelurahan. Forum inilah yang nantinya akan memetakan kondisi riil rumah tangga yang ada di desa maupun kelurahan.
Pemetaan akan dilakukan khusus untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi rumah tangga, diantaranya adalah mengukur tingkat kemiskinan. “Jadi nanti jika sudah ada rincian rumah tangga yang dinyatakan miskin ataupun yatim, petugas BPS akan datangi rumahnya untuk mendata lebih rinci lagi,” ujarnya.
Sairi menegaskan, pemutakhiran kali ini memang khusus untuk mendata kemiskinan sehingga bantuan yang dikucurkan pemerintah maupun lembaga lain tidak lagi mengacu pada hasil sensus terakhir pada tahun 2011.
“Dengan pemutakhiran data diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam menyalurkan bantuan,” kata dia. (fik/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
