Anggaran Tiap SKPD Jatim Dipotong 5 Persen, Ini Alasannya

Kebijakan pemotongan anggaran di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Jawa Timur, diyakini tak akan mengganggu kinerja dan program yang sudah disusun. Apalagi pemotongan dilakukan terhadap anggaran yang selalu terjadi sisa setiap tahunnya.

“Ini sebenarnya bukan pemotongan, tapi restrukturisasi. Jadi semua anggaran dievaluasi lagi, dipilih mana yang lebih mendapat prioritas. Dalam undang-undang system perencanaan pembangunan nasional, yang namanya perencanaan itu harus berdasarkan hasil evaluasi,” kata Fattah Jasin, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Kamis (9/7/2015).

Sebelumnya, Soekarwo Gubernur Jawa Timur sempat mengeluarkan kebijakan untuk restrukturisasi anggaran akibat Pendapatan Asli Daerah (APBD) 2015 yang mengalami minus hingga Rp1,2 triliun. Penurunan ini disebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berakibat pada APBD Jawa Timur 2015.

Dengan turunnya anggaran asli daerah ini, Pemerintah Provinsi telah melakukan pengurangan anggaran pada SKPD yaitu belanja minimal 5 persen, dan menunda kegiatan SKPD yang dapat ditunda pada tahun anggaran berikutnya.

Meski setiap SKPD dipotong minimal 5 persen anggarannya, Fattah tetap optimis dan yakin tidak akan mengganggu kinerja SKPD. Alasannya, anggaran tersebut adalah anggaran sisa dan nganggur yang tidak terpakai di masing-masing SKPD.

“Setelah saya melakukan evaluasi tiga hingga lima tahun yang lalu, setiap tahun selalu ada anggaran sisa tiap SKPD, karena anggaran terserap rata-rata 90-an persen. Bahkan ada yang lebih ekstrim SKPD hanya bisa menyerap anggaran 70-80 persen saja. Makanya, 5 persen itu sebenarnya tidak besar,” kata dia.

Sementara itu, sebelumnya Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengatakan efisiensi anggaran di semua SKPD dilakukan pada belanja langsung, khususnya yang pelaksanaannya bisa ditunda untuk tahun anggaran 2016. Selain itu juga pembayaran proyek Jalur Lintas Selatan (JLS), karena proyek ini bersifat multi years.

Namun demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan. “Efisiensi anggaran ini kami lakukan untuk kegiatan internal, misalnya perjalanan dinas luar daerah, mamin ataupun lainnya,” katanya.

Menurut dia, berkurangnya PAD disebabkan adanya perbedaan prediksi harga minyak dari US 110 dollar menjadi hanya US 57 dollar. Perbedaan prediksi inilah yang menyebabkan dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi mengalami penurunan sebesar Rp747,3 miliar. (fik/rst)