Sekitar 11 anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengunjungi eks-lokalisasi Dolly, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Minggu (21/6/2015) guna menyerap aspirasi warga setempat.
Kedatangan para anggota DPD ini langsung disambut dengan keluhan berbagai persoalan pascapenutupan lokalisasi Dolly yang disebut-sebut terbesar se-Asia Tenggara ini.
Gatot Subiantoro Humas Ikatan Dai Areal Lokalisasi (ideal) MUI Jatim mengatakan selama ini pemerintah pusat khususnya kementerian perdagangan dan BUMN belum peduli terhadap nasib eks-Pekerja Seks Komersial (PSK) dan warga terdampak penutupan lokasasi.
Selama ini, lanjut dia, bantuan berupa dana maupun pelatihan berasal dari Kementerian Sosial, Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya.
“Kami berharap instansi terkait memberikan perhatian lebih tidak hanya di Dolly, namun juga beberapa lokalisasi di Jatim yang sudah tutup. Mereka khususnya mantan PSK atau warga terdampak membutuhkan pelatihan untuk memulai hidup yang baru,” jelasnya di hadapan anggota DPD seperti dilansir Antara.
Agus Haris Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Putat Jaya menuturkan bekas wisma Barbara sekarang ini menjadi wisma pelatihan. Bahkan di tempat tersebut ada sekitar 50 orang, warga terdampak maupun eks PSK yang kini menjadi perajin sandal.
“Di sini sudah tidak lagi ada pelatihan namun sudah produksi. Sebelumnya memproduksi sepatu bekerja sama dengan perusahaan sepatu. Sudah selesai, kini berganti dengan perusahaan sandal dari Sidoarjo,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wayan Purba Ketua Komite II Parlindungan DPD RI mengatakan ada sebanyak II anggota DPD yang melakukan kunjungan ke eks-lokalisasi Dolly. Mereka datang untuk melihat apa yang terjadi pasca penutupan.
“Saya kira keberadaan wisma pelatihan ini sudah bagus. Soal masih adanya keluhan dan kekurangan yang ada, tentu persoalan ini akan kami bawa ke Jakarta. Yang pasti kami akan konsen terhadap warga terdampak dan eks-PSK,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Mawardi anggota DPD dari Jawa Timur. Menurutnya, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan dengar pendapat dengan instansi terkait untuk menyahuti keluhan warga di lapangan.
Diharapkan nantinya, instansi terkait memberikan bantuan, bisa berupa modal, pelatihan hingga pemasaran. “Jadi bantuan ini tidak hanya diberikan di sini (Dolly) namun juga lokalisasi lainnya di Jatim yang sudah ditutup,” ujarnya. (ant/dwi)