Tanggul Lumpur Kritis, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Dr Amien Widodo ahli geologi dari ITS Surabaya, meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk turun tangan mencegah tanggul lumpur Lapindo jebol karena kondisinya sudah kritis.

“Pemerintah harus turun tangan untuk menghindari risiko lebih parah, karena kondisi tanggul lumpur Lapindo sudah SOS,” katanya seperti melansir Antara, Senin (15/9/2014).

Tanggul lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sudah dikerjakan sedemikian rupa oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mengatasi keretakan tanggul pada titik 68 dengan perbaikan terus-menerus.

Menurut Widodo, larangan warga Porong mengalirkan lumpur pada arus Sungai Porong tanpa alternatif lain menambah tekanan air dari pusat semburan ke arah barat, sehingga kondisi itu membahayakan tanggul.

“Kalau air lumpur dari pusat semburan mengalir ke arah tanggul dalam jumlah banyak, terjadi over topping dan tanggul bisa jebol,” ujarnya.

Bila tanggul jebol, lanjutnya, akan berisiko tinggi pada jalur lalu-lintas padat di Jalan Raya Porong dan rel kereta api yang aktif, sehingga korban dan kerusakan yang cukup parah tidak akan dapat dicegah.

Hingga kini, Jalur Raya Porong masih merupakan jalur utama sejak semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas terjadi pada 29 Mei 2006.

Bahkan, saat ini sudah penurunan tanah pada sejumlah titik jalur kereta api sekitar 3-4 centimeter perpekan.

Oleh karena itu, KAI memberlakukan kecepatan maksimum laju kereta api 20 kilometer perjam.(ant/ono/ipg)