Serahkan DIPA 2015, Jokowi Ingatkan Ini Uang Rakyat

Joko Widodo Presiden RI mengingatkan kepada seluruh pengguna anggaran agar mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena, anggaran itu merupakan uang rakyat dan bukan uang negara.

Hal itu disampaikan Presiden RI saat menyerahkan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 di Istana Merdeka, Senin (8/12/2014).

DIPA secara simbolis diserahkan kepada lima kementerian dan lembaga yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan 34 gubernur.

Lima lembaga tersebut adalah Kementerian Agama (Kemenag), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dengan diserahkannya DIPA, Presiden minta kepada seluruh Gubernur segera bekerja keras untuk mencapai program prioritas dan menyelesaikan kendala dengan cepat.

“Saya kira, kita banyak menghadapi kendala di lapangan tetapi kalau bisa diselesaikan dengan cepat, rakyat akan merasakan langsung manfaatnya. Kemudian laksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, akuntabel dan partisipasif,” kata Joko Widodo.

DIPA yang diserahkan untuk kementerian negara dan lembaga, berjumlah 22.787 DIPA dengan nilai Rp647,3 triliun.

Syaifullah Yusuf wakil Gubernur Jawa Timur yang juga hadir mengatakan, Jatim sudah punya rambu pengamanan untuk mencegah terjadianya kebocoran anggaran, yakni transparansi seperti yang digariskan presiden.(jos/ono/ipg)