Sekarang Giliran Golkar Dipecah Belah

Golkar mengingatkan pemerintah, untuk tidak mencampuri masalah internal Partai Golkar. Hal tersebut diampaikan oleh Idrus Marham Sekjen DPP Partai Golkar.

“Jangan berpihak pada kelompok yang ingin merongrong wibawa Golkar sacara inkonstitusional,” ungkapnya dalam wawancara dengan suarasurabaya.net melalui ponselnya, Rabu (26/11/2014).

Golkar sebagai partai besar mempunyai acuan AD/ART dalam menyelesaikan persoalan internal partai.

Idrus Marham, mengatakan, ada yang sengaja ingin memecah belah dan menguasai Golkar, menggunakan kader Golkar sendiri.

“Gejala ini mulai terasa menjelang munas dan pertarungan kandidat ketua umum,” katanya.

Ada yang membentuk presedium dengan dalih untuk menyelamatkan Golkar. “Emang Golkar kenapa? Harus diselamatkan segala,” tanya Idrus Marham.

Kalau kader Golkar tidak waspada dan mudah terprovokasi, nasib Golkar bisa lebih buruk dari PPP yang berhasil diacak-acak.

“Ini tantangan Golkar, saat berada di luar pemerintahan,” kata Idrus Marham.

Dikatakannya, munas adalah hak Golkar, untuk diselenggarakan kapan saja sejauh tidak melanggar AD/ART

“Jangan karena Golkar tidak masuk KIH lalu mau dihancurkan dengan kekuasaan pemerintah,” kata Sekjen DPP Golkar tersebut.

Sementara itu, Tedjo Edhi Purdijatno Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meminta Musyawarah Nasional (munas) Partai Golkar di Bali pada 30 November nanti diundur pelaksanaannya, menjadi pertengahan Januari 2015 di Jakarta.

Menkopolhukam meminta Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali pada 30 November 2014.

Agung Laksono Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar menyambut gembira sikap Menko Polhukam Tedjo tersebut.

Agung dan kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie (Ical) Ketua Umum Golkar, lebih dulu menginginkan Munas digelar pada Januari 2015 mendatang.(jos/nif/ipg)