SBY Menghendaki Pilkada Langsung

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, posisi pemerintah dalam pilkada akan tetap pada pilkada langsung dengan beberapa perbaikan yang mendasar.

Hasil sidang paripurna DPR yang mengesahkan pilkada tidak langsung, juga mendapat respon masyarakat yang cukup besar. Dalam penjelasannya setelah menggelar rapat terbatas (Ratas) di Bandara Halim Perdana Kusuma, menjelang subuh selasa (30/9/2014) dinihari tadi, presiden menilai respon dari masyarakat cukup luas.

“Kalau disimpulkan mayoritas masyarakat sebenarnya tidak setuju pilkada dikembalikan melalui mekanisme DPRD,” katanya.

Dengan melihat kondisi obyektif yang ada, Presiden memandang perlu ada satu sistem yang tepat, sesuai dengan aspirasi serta kehendak rakyat.

Bagi pemerintah tidak ada jalan lain, tapi tetap konsisten pada sistem yang baik terhadap pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan.

Mengenai persolan yang telah diputuskan DPR menjadi UU, pemerintah juga harus berhati-hati, tidak boleh keluar dari konstitusi.

Oleh karena itu, dari Osaka, Presiden telah berkomunikasi dengan Hamdan Zulva Ketua MK untuk mengajukan pertanyaan sebagai bentuk konsultasi presiden dan MK.

“Saya bertanya dengan MK, karena saya ingin kejelasan tentang tafsir dari pasal 20 UUD, dalam konteks penyusunan UU,” kata Presiden.

Intinya ialah bahwa RUU menjadi UU, mana kala dapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

“Secara eksplisit, jika presiden belum memberikan persetujuan tertulis atas hasil final DPR RI, apakah msh ada jalan bagi presiden untuk tidak memberikan persetujuan. Sebaga presiden, juga harus taat pada azas dan konatitusi,” lanjut SBY.

Oleh karena itu, harus ada jalan seperti apa yang dapat ditempuh untuk selamatkan sistem kembali ke pilkada langsung dengan perbaikan. Karena itu, presiden sekarang juga sedang menyiapkan plan A dan plan B untuk melindungi pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan.(jos/ono/dwi)