Seluruh penghuni dan warga sekitar kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak mengancam akan melakukan perlawanan serta menghadang rencana penutupan lokalisasi yang akan dilakukan Pemerintah Kota Surabaya pada 18 Juni mendatang.
“Selama ini pemerintah tak pernah serius, kalau Dolly nekat ditutup, kami pasti menghadang. Kalau nanti terjadi bentrokan ya Bu Risma Walikota yang salah,” kata Johan, pemilik Wisma Harmoni Dolly pada suarasurabaya.net, Kamis (5/6/2014).
Menurut dia, penolakan dilakukan karena pemerintah hingga kini tak pernah serius melakukan sosialisasi dan pelatihan kerja bagi para PSK.
Pelatihan kerja, kata dia, memang pernah dilakukan yaitu melatih para PSK untuk belajar memasak dan menjahit. Sayang pelatihan ini hanya berjalan tiga kali dan kini tak jelas lagi kelanjutannya.
Selain itu, uang ganti rugi dan tunjangan hidup bagi para PSK dan pemilik wisma juga tak pernah tersosialisasi dengan jelas. “Kami pernah dikumpulkan, kami ditanya mintanya apa, ini kan pemerintah berarti tak memiliki rencana yang jelas,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan Tukirin, pemilik Wisma Putri Lestari. Menurut dia, pemerintah sebenarnya bisa menutup lokalisasi asalkan bisa memberikan jaminan pekerjaan dan ganti rugi yang jelas.
“Kalau Dolly ditutup, apa ada jaminan prostitusi akan hilang. Kan tidak, prostitusi malah bisa masuk ke kampung-kampung dan di jalanan yang sulit dikendalikan,” kata Tukirin.
Karenanya, seluruh PSK, Mucikari, serta warga sekitar Dolly dan Jarak, saat ini mengaku telah bersepakat untuk terus menolak rencana penutupan ini.
Sementara itu, terkait penolakan ini, pada Kamis (5/6/2014) siang, sekitar seribu PSK dan mucikari Dolly dan Jarak melakukan aksi unjuk rasa dengan cara menulis surat curahan hati untuk Presiden dan Komnas HAM. Aksi ini mereka gelar dengan duduk memenuhi sepanjang Gang Dolly. (fik/ipg)
Teks Foto :
– Para pekerja lokalisasi Dolly menulis surat curhat di Gang Dolly.
Foto : Taufik suarasurabaya.net
NOW ON AIR SSFM 100
