Pengerjaan Tanggul Lapindo Tidak Bisa Optimal

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengaku tidak maksimal melakukan pengerjaan tanggul di kolam penampungan lumpur Lapindo. Ini terkendala segi non teknis yang sewaktu-waktu bisa terjadi saat berada di lapangan.

”Aspek non teknisnya adalah warga melakukan aksi unjuk rasa, terutama korban lumpur dari dalam peta area terdampak yang selama ini masih belum mendapatkan dan menerima pembayaran ganti rugi,” kata Dwinanto Hesti Prasetyo Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kepada suarasurabaya.net, Senin (08/12/2014).

Mengenai kendala, Dwinanto Hesti Prasetyo menambahkan, yang dihadapi tersebut akan terus terjadi sampai kapanpun ketika BPLS melakukan pengerjaan penanggulan. Apalagi, banyak warga yang belum menerima pembayaran, pelunasan dan cicilan ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya MLJ).

Warga korban lumpur lapindo sudah delapan tahun lebih enam bulan, nasibnya belum ada kejelasan pembayaran ganti rugi. “Kita sadar dan tahu, karena itu merupakan hak warga. Tapi, melihat kondisi di lapangan, tanggul lumpur titik 73B masih kritis, dan harus dilakukan pengerjaan,” ujar dia.

Dwinanto Hesti Prasetyo menjelaskan, untuk penanganan tanggul titik 73B dengan manual, menggunakan anyaman bambu dan pasir dimasukan dalam kantong karung.

Kalau untuk titik 21 di Desa Siring Kecamatan Porong, dan titik 34 dan 35 Desa Pejarakan Kecamatan Jabon yang awalnya kritis, saat ini kondisinya sudah lebih baik. Namun, belum bisa dikatakan aman, walaupun dilakukan pengerjaan penanggulan berulangkali.

“Kalau memasuki musim hujan, kondisinya masih bisa kritis. Karena, debit volume lumpur terus bertambah di kolam penampungan lumpur,” kata dia. (riy/ipg)

Teks Foto :
– Kondisi tanggul titik 73B yang sudah dilakukan penanganan menggunakan anyaman bambu.
Foto : Bruriy Susanto suarasurabaya.net.