Pemkot Surabaya Percepat Pembangunan Frontage Road Barat

Pemerintah Kota Surabaya mempercepat pembangunan jalan “frontage road” sisi barat Jalan Ahmad Yani dengan menargetkan hingga akhir 2014 sudah mencapai 30 persen.

Ganjar Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya di Surabaya, Minggu (12/10/2014) mengatakan, sejumlah persil lahan yang sudah dikerjakan diantaranya di kantor Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Jatim, Carrefour, Kalisari dan Indomaret.

“Nantinya, lahan yang ada di depan dealer sepeda motor Yamaha, Auto 2000 dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim juga akan dituntaskan,” katanya seperti mengutip Antara.

Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya menyebutkan dalam pengerjaan frontage road sisi barat ini, ada sebanyak 85 persil lahan yang harus dibebaskan. Dari total persil lahan yang harus dibebaskan itu, sekitar 50 persen sudah berhasil dibebaskan.

Lahan yang sudah dibebaskan ini terdiri dari lahan miliki masyarakat, pemerintah maupun BUMN. Untuk lahan masyarakat, masih ada sekitar 5 persil yang belum dibebaskan karena masih proses pembayaran.

“Saat ini sudah ada pengerjaan di beberapa persil seperti di depan Royal Plaza dan gedung DBL,” katanya.

Selain itu, total anggaran untuk pembebasan lahan untuk frontage road Jalan Ahmad Yani sisi barat sepanjang 4 kilometer mencapai Rp200 miliar. Namun, pengerjaan jalan yang bertujuan kemacetan lalu lintas arah Surabaya-Sidorjo maupun sebaliknya ini sedikit terkendala pembebasan lahan.

Untuk lahan milik BUMN, akan menggunakan aturan di BUMN yang bersangkutan. Jika lahan milik pemerintah, akan menggunakan mekanisme saling hibah. Kalau lahan itu miliki perorangan, maka akan ganti rugi lahan seperti pada umumnya.

“Saat ini, sudah ada sekitar 30-an peta bidang tanah yang sudah keluar,” tandas Ganjar.

Dia menambahkan, tahun depan diharapkan proyek frontage road ini tuntas secara keseluruhan. Pemkot Surabaya sendiri sudah menyiapkan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp70 miliar.

Anggaran itu hanya khusus untuk biaya pengerjaan jalan, sedangkan untuk ganti rugi lahan, masih belum dipastikan tergantung kesepakatan dengan yang punya lahan.

Tahun depan, lanjut dia, sejumlah persil lahan yang akan dikerjakan di antaranya, kantor Dinas Peternakan (Disnak) Jatim, Dinas Pertanian (Distan) Jatim, Badan Urusan Logistik (Bulog) Jatim, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Satuan Kordinator Pelaksana (Satkorlak) Jatim, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), Universitas Bhayangkara (Ubhara) dan Polda Jatim.

“Untuk lahan milik pemerintah dan nanti menggunakan mekanisme hibah, jika nilainya diatas Rp10 miliar, harus menunggu Keputusan Presiden (Keppres),” katanya. (ant/dwi)