Pemkot Surabaya Optimistis Semua Proyek Tepat Waktu

Pemerintah Kota Surabaya optimis pelaksanaan proyek pembangunan pada 2014 ini akan tepat waktu menyusul adanya penambahan pegawai di beberapa posisi, sehingga untuk pengerjaan proyek tidak hanya terfokus pada satu bidang.

Lilik Arijanto Kabid Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, mengatakan untuk beban pekerjaan sekarang sudah ringan karena masukan dari DPRD Surabaya soal penambahan pegawai telah ditanggapi oleh pemerintah kota.

“Untuk tahun ini ada sekitar 207 pekat pekerjaan di DCKTR. Dari jumlah tersebut, tercatat tinggal 15 proyek yang belum selesai dilelang,” katanya.
Rencananya, proses lelang akan dilakukan dua pekan lagi, kecuali untuk beberapa proyek yang masih ada proses di pengadilan.

Tentang SMPN Gunung Anyar Baru, lanjut dia, pembangunan terpaksa belum bisa dimulai lantaran ada salah satu warga yang mengklaim tanah yang akan didirikan bangunan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, di kecamatan tersebut saat ini belum ada sekolah SMP sama sekali.

“Informasi terakhir pemkot menang di PTUN. Tapi sekarang masih proses di kasasi,” kata Lilik. Sedangkan untuk proyek lainnya seperti pembangunan lima Puskesmas dan lima instalasi pembuangan air limbah (IPAL) sudah selesai dilelang. “Untuk puskesmas sudah tiga yang diumumkan pemenangnya. Sementara untuk IPAL masih dilakukan penyesuaian dengan dinas terkait,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim sebelumnya meminta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serius mengerjakan seluruh proyek yang telah ditetapkan.

Alim berharap sebelum berakhirnya masa jabatan anggota dewan, seluruh paket proyak yang telah dilelang bisa diselesaikan tepat waktu. “Dari pengalaman selama ini DCKTR kerap meninggalkan banyak pekerjaan rumah dalam setiap proyek yang dikerjakan. Baik itu berupa proyek pembangunan sekolah maupaun lainnya,” katanya seperti dikutip Antara.

Menurut Alim, banyaknya proyek yang tidak tepat waktu selama ini kerap menjadi perbincangan hangat di komisinya. Misalnya untuk posisi kepala bidang (kabid) yang hanya dijabat oleh segelintir orang saja.

Untuk itu dalam beberapa kesempatan pihaknya sempat mengusulkan ada penambahan pegawai terutama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi anggaran Rp500 miliar lebih. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD yang terlalu banyak di akhir tahun. (ant/rst)