Pemkab Malang Upayakan PSK Dapat Kompensasi

Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengupayakan seluruh pekerja seks komersial (PSK) di sejumlah lokalisasi yang akan ditutup mendapat kompensasi dana usaha ekonomi produktif, seperti yang diterima oleh para PSK Dolly Surabaya.

Sri Wahjuni Pudji Lestari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang di Malang, Sabtu (20/9/2014), mengatakan pengajuan dana kompensasi bagi para PSK tersebut sudah dikirim sekitar dua pekan lalu melalui Bupati Malang Rendra Kresna ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan sekarang tinggal menunggu jawabannya.

“Data yang kami kirim ke Kemensos, PSK yang diajukan untuk mendapatkan dana usaha ekonomi kreatif sebanyak 324 orang. Data tersebut sudah final, tidak bisa ditambah lagi, apalagi data itu sudah melalui proses verifikasi di masing-masing kecamatan,” tegasnya seperti dilansir Antara.

Ia mengemukakan data PSK yang diajukan untuk mendapatkan kompensasi sebanyak 324 orang itu berkurang tiga orang dari sebelumnya sebanyak 327 orang. Berkurangnya jumlah yang diajukan tersebut, karena ada tiga PSK yang pulang ke daerah asalnya dan tidak kembali lagi.

Lokalisasi yang bakal ditutup secara serentak oleh Pemkab Malang pada 28 November 2014 itu tersebar di tujuh lokasi, yakni di kawasan Sendangbiru, Suko, Pujon, Gondanglegi, Ngantang, Slorok, dan Kebobang.

Menyinggung nominal dana usaha ekonomi kreatif sebagai kompensasi bagi PSK tersebut, Sri Wahjuni mengatakan belum tahu. “Untuk nominalnya kami serahkan sepenuhnya ke pusat, namun harapan kami tidak jauh berbeda dengan yang diterima oleh PSK Dolly dan dana itu segera cair,” ujarnya.

Dana kompensasi atas penutupan Lokalisasi Dolyy Surabaya yang diterima masing-masing PSK dari Kemensos sebesar Rp5.050.000. Sementara Pemkab Malang tidak menyediakan dana segar untuk PSK yang lokalisasinya akan ditutup, namun dalam bentuk pelatihan yang ditangani Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Bentuk pelatihan keterampilan itu nanti, katanya, disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing PSK yang nantinya akan didata lebih lanjut. Untuk teknis dan pelaksanannya, Dinsos akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Disnakertrans.

Selain akan mendapatkan pelatihan keterampilan, lanjutnya, para PSK tersebut juga akan mendapatkan bantuan peralatan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disaperindagsar) untuk usaha sesuai pelatihan yang telah dijalani.

“Kami upayakan sebelum lokalisasi ditutup, para PSK ini sudah mendapatkan pelatihan sebagai bekal, bahkan kepastian pencairan dana kompensasinya pun juga sudah kami terima,” pungkasnya. (ant/ipg)