Sabtu, 23 November 2024

MA dan KY Rekrut Calon Hakim Baru

Laporan oleh J. Totok Sumarno
Bagikan
Foto: ilustrasi

Tahun ini Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) membuka sekaligus melaksanakan rekrutmen untuk calon hakim (cakim) yang nantinya akan ditempatkan diseluruh daerah di Indonesia.

Di Jawa Timur dan Kota Surabaya, pelaksanaan rencana rekrutmen tersebut disosialisasikan oleh Komisi Yudisial, pada Kamis (11/9/2014) bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Taufiqurrahman Syahuri Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial kepada wartawan menyampaikan bahwa pelaksanaan rekrutmen bakal dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober tahun ini.

“Pendaftaran untuk rekrutmen sudah dibuka. Setelah lolos, nantinya penempatan mereka diutamakan didaerah atau diwilayah yang relatif jauh,” papar Taufiqurrahman Syahuri kepada wartawan, Kamis (11/9/2014).

Sosialisasi rekrutmen calon hakim yang dilakukan Komisi Yudisial kali ini, dilaksanakan di empat daerah dan satu diantaranya adalah Surabaya yang bertempat di UIN Sunan Ampel. Hal itu bukan tanpa alasan.

“Ada empat daerah dalam pelaksanaan sosialisasi rekrutmen calon hakim yang dilakukan Komisi Yudisial. Dan Surabaya khususnya UIN Sunan Ampel dipilih karena memiliki banyak bibit hakim, terutama hakim agama (PA),” tambah Taufiqurrahman lagi.

Ditanya mengapa rekrutmen calon hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Taufiqurrahman menjelaskan bahwa itu terkaitdengan peraturan baru yang menyebutkan bahwa jabatan Hakim bukan lagi sebagai PNS tetapi pejabat negara.

“Tentunya rekrutmen jauh lebih ketat dan untuk tahun ini rekrutmen dilakukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sehubungan denganperaturan baru yang mentebutkan Hakim nantinya bukan PNS tetapi sebagai Pejabat Negara,” pungkas Taufiqurrahman Syahuri.

Untuk kebutuhan peradilan di Indonesia tahun ini, dibutuhkan sekurangya 350 Hakim baru yang nantinya akan ditempatkan dan disebar di berbagai pengadilan seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Untuk PA sendiri dibutuhkan 75 hakim yang khusus bertugas di kabupaten atau daerah.(tok/rst)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
26o
Kurs