Komisi II Serahkan Masalah Wawali Surabaya ke DPRD

Komisi II memutuskan menyerahkan masalah pengangkatan Wakil Walikota Surabaya pada DPRD, demikian pernyataan yang disampaikan Agun Gunandjar Sudarsa ketua Komisi II DPR dalam Rapat dengar Pendapat membahas kasus pemilihan Wakil Walikota Surabaya.

Agun mengatakan bahwa komisi II sudah mempelajari substansi dan laporan-laporan yang masuk, yang didalamnya juga proses-proses yang telah terjadi di Panitia Pemilihan (Panlih).

Kata Agun, Komisi II bukan dalam posisi sebagai lembaga berinisiatif, tapi rapat ini lebih dari penugasan dari pimpinan. Dan sampai saat ini belum dicabut.

Persoalannya, secara formal wakil walikota sudah dilantik. Secara materiil ada sejumlah persoalan, yang komisi II lihat ada keberatan. Tapi komisi II merasa tidak mempunyai kewenangan, yang memiliki kewenangan adalah DPRD. Sehingga, kata Agun, masalah wakil walikota diserahkan ke DPRD, termasuk kalau akan diproses di PTUN.

“Kami serahkan persoalan kembali ke yang memiliki kewenangan, dan memiliki kemampuan, yakni DPRD Surabaya. Karena de facto de jure sudah ada wakil walikota dilantik, apabila ada pihak yang meyakini ada proses yang tak benar, tentu dapat diajukan gugatan ke TUN (PTUN).” tegas Agun.

Rapat Dengar Pendapat ini hanya berlangsung 7 menit karena Ketua Komisi II hanya membuka dan menjelaskan sebentar kemudian menutup tanpa ada penjelasan dari Panitia Pemilihan, Gubernur Jatim, DPRD Surabaya, maupun Mendagri.

Sementara Soekarwo Gubernur Jawa Timur seusai rapat mengatakan akan mengikuti keputusan komisi II.

Menurut Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim, Keputusan komisi II sangat bagus dan sudah sesuai prosedur. “Kita ikuti keputusan komisi II, cantik sekali, dari segi prosedur sudah jalan…ini keputusan menurut saya excelent antara sosiologis dan keputusannya, sudah bagus.” ujar Karwo.(faz/rst)