Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lebih dari 25 saksi untuk melengkapi berkas terkait perkara dugaan suap alih fungsi lahan serta proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyeret nama Annas Maamun Gubernur Riau non aktif.
“Ini adalah saksi yang ke 25,” kata penyidik KPK, saat memeriksa Riau Zulher Kepala Dinas Perkebunan, Pekanbaru. Seperti yang dilansir Antara, Jumat (24/10/2014).
Sebelumnya, di Jakarta KPK juga telah memeriksa 15 saksi dari kalangan pejabat Kementerian Kehutanan, pejabat pemerintah daerah dan dari pengusaha atau swasta serta pihak keluarga gubernur.
Pemeriksaan saksi kemudian dilanjutkan di Pekanbaru. Sejak Rabu kemarin, KPK telah memeriksa delapan orang, di mana dua di antaranya adalah pegawai PT Anugerah Kelola Artha atas nama Andaya Sinaga dan Hendra Siahaan.
Johan Budi juru bicara KPK mengatakan, di hari yang sama KPK juga memeriksa lima orang pegawai negeri sipil atau staf protokol Pemerintah Provinsi Riau, yakni Ahmad Taufik, Said Putransyah, Piko Tempati, Fuadilazi dan Firman Hadi.
Kemudian ada Chairul Rizki, pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Riau yang menjabat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau.
Sedangkan pada Kamis kemarin, penyidik KPK juga memeriksa Riau Zulkifi Yusuf mantan Kepala Dinas Kehutanan dan dilanjutkan hari ini untuk Riau Zulher Kadis Perkebunan.
Sekadar diketahui, dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Annas Maamun dan Gulat Medali Emas Manurung. Annas Maamun disangka sebagai penerima suap dengan sangkaan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Gulat disangka sebagai pemberi suap dengan sangkaan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ant/nif/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
