Jokowi Tak Ingin Terbelunggu Subsidi BBM

Rini M Sumarmo Kepala Staf Kantor Transisi Pemerintahan Jokowi-JK mengatakan, pemerintahan baru pengganti SBY tidak boleh terbelenggu soal subsudi BBM dan harus keluar dari lingkaran yang tidak pasti.

Kalau hanya bertumpu atau berpikir menaikkan harga BBM merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan APBN pemerintah baru tidak bisa bergerak cepat.

Kata mantan menteri perindustrian di era pemerintahan Megawati ini, pertemuan SBY-Jokowi di Nusa Dua Bali pada Rabu (27/8/2014) SBY mengisyaratkan tidak akan menaikkan BBM. Sementara subsudi di APBN 2015 masih cukup tinggi yakni sebesar Rp433,5 triliun, untuk energi Rp363,5 triliun dan non energi Rp70 triliun.

Kalau subsidi itu dikurangi dengan menaikkan harga BBM maka dananya dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Persoalannya sekarang kurang nyaman, kalau pak Jokowi baru dilantik langsung menaikan harga BBM maka resistensinya cukup tinggi.

Rini mengatakan baru akan dibahas pada Kamis (28/8/2014) sekaligus mendengarkan penjelasan Jokowi hasil perteman dengan Presiden SBY pada Rabu (27/8/2014) malam.

Kata Rini, ada yang mengusulkan, menaikan pajak mobil mewah, larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi dan ada yang ekstrem subsidi BBM dihapus saja .

“Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kita akan memilih solusi dengan risiko yang paling kecil,” kata Rini .

Joko Widodo dan Jusuf Kalla Presiden dan calon Presiden terpilih pada Kamis (28/8/2014) siang ini mengadakan rapat tertutup di rumah transisi pemerintahan Jokowi-JK di Menteng Jakarta Pusat.

Agenda utama rapat kali ini membahas hasil pertemuan Jokowi dengan SBY di Bali pada Rabu (27/8/2014) malam.

Rapat ini akan dihadiri pimpinan partai pendukung yakni PDI P, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. (jos/dwi/ipg)

Teks Foto:
– Joko Widodo.
Foto: Dok. suarasurabaya.net