Harus Ada Revolusi Besar Karyawan KBS

Izin Konservasi yang diberikan Kementrian Kehutanan pada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS) tidak akan menjamin kondisi KBS akan jadi lebih baik.

Rosek Nursahid Direktur Pro Fauna Indonesia mengatakan, izin konservasi itu tidak berarti apa-apa, kalau di internal KBS kondisinya masih seperti sekarang.

“Kalau KBS ingin lebih baik, tidak cukup hanya dengan mengganti direksinya, tapi semua karyawan harus diganti alias di revolusi total, tanpa terkecuali,” jelas Rosek, Jumat (24/1/2014).

Ditegaskan Rosek, konflik yang terjadi di KBS selama ini sama saja, soal manajemen dan satwa mati. “Untuk menghindari konflik itu terulang, Pemkot Surabaya harus berani merevolusi semua karyawan KBS, mulai dari yang paling rendah sampai jabatan direksi,” tegasnya.

Langkah itu menurut Rosek sangat radikal, tapi itu jalan terbaik untuk menjadikan KBS lebih baik dan kembali seperti masa lalu.

Rosek mengatakan, dia tidak akan banyak menyikapi siapa saja yang layak mengelola manajemen KBS, karena lembaganya lebih banyak menyorot soal kesejahteraan dan konservasi satwa di KBS.

“Soal polemik di dalam KBS saya lebih banyak diam, tapi kalau sudah menyangkut satwa, saya harus bicara. Selama ini banyak indikasi satwa KBS yang ditukar dengan satwa lain atau ditukar dengan barang, jelas itu melanggar,” papar Rosek Nursahid.

Untuk itu, dia minta pada KPK serius mengusut kasus tukar menukar satwa yang dilakukan KBS waktu dikelola Tim Pengelola Sementara dan pengurus-pengurus sebelumnya, termasuk PKBSI yang diduga juga terlibat dalam kasus itu.

“Aturannya sudah jelas, tidak boleh ada tukar menukar satwa kalau kesejahteraan satwanya terancam, apalagi kalau tukar menukar itu dilakukan hanya untuk uang dan barang, jelas itu sudah perdagangan satwa,” papar Rosek. (tas/fik)

Teks Foto :
– Rosek Nursahid Direktur Pro Fauna Indonesia.
Foto : Teguh suarasurabaya.net