ESDM Bentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk mencegah praktik mafia migas di Tanah Air dengan harapan Indonesia dapat mencapai kedaulatan energi.

“Tugas pokok tim ini, pertama meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir, sehingga kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus dan atau diubah,” kata Sudirman Said Menteri ESDM saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pembetukan Komite Reformasi Tata Kelola Migas di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11/2014).

Dia mengatakan tim komite reformasi tersebut memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementrian ESDM kepada Presiden.

Selanjutnya tugas yang kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk didalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efesien.

“Merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan contohnya SKK migas kedepan mau diapakan, kemudian BPH Migas mau diapakan, bagaimana hubungan Dirjen Migas dengan SKK Migas itu harus ditata ulang,” paparnya.

Tugas ketiga yakni mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.

“Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya, sebagai contoh banyak pemegang wilayah kerja yang tidak dikerjakan dengan baik, banyak pekerjaan dibelakang meja tang tidak transparan,” jelasnya.

Dia menjelaskan tim komite reformasi ini akan dipimpin oleh ekonom Faisal Basri yang beranggotakan gabungan perwakilan Pemerintahan dan masyarakat.

“Kami bersyukur, bahwa ekonom senior Faisal Basri mau memimpin tim ini, karena sektor ini sangat penting agar dapat dikelola dengan baik,” katanya.

Dia mengharapkan enam bulan kedepan tim ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa diajukan oleh Kementrian ESDM kepada Pemerintahan.

Sementara itu, melansir dari Antara, Rini Soemarno Menteri BUMN mengatakan, bahwa sektor migas adalah sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia sehingga sangat mendukung pembentukan tim reformasi.

“Saya sangat berkepentingan, dibawah kementerian BUMN ada Pertamina yang sangat tergantung kedepannya pada pengelolaannya, bagaimana aturan main yang transparan sehingga Pertamina dapat bergerak secara transparan dan profesional,” katanya.

Bahkan, Faisal Basri Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas mengharapkan, dengan adanya tim ini, mereka dapat bekerja dan menghasilkan rekomendasi yang baik untuk Pemerintah agar sumber daya alam dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran rayat.(ant/ono/ipg)