Dinkes Provinsi Jatim Belum Mendapat Juklak dan Juknis KIS

Meski “Kartu Sakti” terutama Kartu Indonesia Sehat sudah diluncurkan Jokowi Presiden RI, Senin (3/11/2014). Hingga saat ini, Selasa (4/11/2014) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur masih belum mendapat juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) terkait KIS.

Dr. Harsono Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim mengatakan, saat ini di Jatim masih fokus pada BPJS dan belum ada persiapan apapun dalam pemberlakuan KIS.

“Saat ini program pembenahan BPJS saja belum rampung, kalau nantinya KIS mau menyempurnakan dalam hal tambahan jumlah yang belum tercover, ya silahkan saja.” katanya saat diwawancarai Radio Suara Surabaya, Selasa (4/11/2014).

Menurutnya, KIS dan BPJS merupakan satu program dan tidak akan tumpang tindih karena sasarannya sama yakni masyarakat miskin.

“Saat ini di Jatim ada 14 juta warga tidak mampu sementara total peserta BPJS 22 ribu. Target jumlah kepesertaan BPJS adalah seluruh warga Indonesia. Nantinya, kami harapkan KIS menambah jumlah masyarakat miskin yang belum tercover BPJS,” lanjutnya.

Dia menambahkan, pembangunan kesehatan itu harusnya dari hulu sampai hilir. KIS harapannya berkonsentrasi di promotif dan preventif yakni sosialisasi ke masyarakat

“Kalau ini berhasil, akan sangat membantu. Kalau di BPJS itu disisi kuratif seperti pengobatan,” ujarnya.(ono/rst)