Dewan Pers telah menerima 800 pengaduan dari masyarakat yang menyangkut karya jurnalistik media. dari pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers, kebanyakan adalah soal standar pemberitaan yang tidak cover both side.
Diantara sekian banyak pengaduan yang masuk, media harian yang paling mendominasi.
“Sedangkan peringkat kedua adalah media cyber dan yang terakhir media mingguan,” kata Imam Wahyudi, anggota Dewan Pers ketika dikonfirmasi Sentral FM, Kamis (11/2/2016).
Untuk penyelesaian atas pengaduan-pengaduan seperti ini, Imam Wahyudi menjelaskan, penyelesaiannya adalah dengan meminta agar media tersebut melakukan mekanisme hak jawab.
“Akan tetapi kalau itu dilakukan berulang, kami membacanya ada motif yang lain dibalik itu,” jelasnya.
Meski demikian, dirinya juga meminta agar masyarakat tidak begitu saja langsung membawa persoalan sengketa jurnalistik ke ranah pidana. Sebab, pintu untuk mengajukan pengaduan itu adalah ke Dewan Pers yang bisa memberikan mediasi.
“Ini sesuai kesepahaman kami dengan Polri bahwa persoalan jurnalitik harus diselesaikan di Dewan Pers terlebih dulu. Akan tetapi, kalau jurnalistik beritikad buruk, semisal pemerasan dan sebagainya, ya kami aman mendukung 200 persen untuk mempidanakan. Karena Dewan Pers itu menjaga kehormatan dan kebebasan Pers. Bukan menjadikan pers bertindak semaunya, apalagi menjadi watch dog,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa media seprofesional apapun bukannya tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, mekanisme penyelesaiannya melalui hukum pers. Ini yang juga harus diketahui oleh masyarakat.
“Jangan kemudian masyarakat yang dirugikan atas produk pers kemudian memiliki kecenderungan mengadu ke polisi. Untuk ini, Dewan Pers sendiri banyak melakukan media literasi di berbagai daerah guna memberikan pemahaman itu. Seperti yang hari ini dilakukan di Lumajang bersama teman-teman wartawan ini,” ungkapnya.(her/dop/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
