Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian RI mengatakan, pemerintah menargetkan membangun 500 lembaga pendidikan atau sekolah vokasi baru hingga tahun 2024. Langkah itu diyakininya mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berpengaruh langsung pada perekonomian negara.
Ia mengatakan, program tersebut telah dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional yang dihadiri oleh Joko Widodo Presiden. Rencananya, program pembangunan itu akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Baru kemarin disampaikan pada Musrenbang dan Bapak Presiden mendukung itu, sehingga sampai 2024 nanti kita punya lulusan vokasi yang mencukupi. Karena pada RPJMN ke depan kan fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia,” kata Airlangga saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Politeknik Manufaktur Astra di Kawasan Industri Delta Silicon, Cikarang Selatan seperti dilansir Antara pada Sabtu (11/5/2019).
Airlangga menargetkan, pembangunan pendidikan vokasi akan didirikan di setiap tingkatan, mulai dari sekolah menengah kejuruan hingga perguruan tinggi berbasis industri. Target pembangunan ini pun tidak hanya didirikan oleh pemerintah, namun juga pelaku industri.
“Jadi bukan hanya pemerintah, namun pelaku industri kami dorong untuk membuka sekolah atau politeknik. Mereka mampu dan minat mereka pun tinggi (untuk, red) membuka pendidikan vokasi karena mereka butuh sumber daya manusia. Kementerian Perindustrian sendiri baru membuka empat politeknik vokasi baru, namun sesuai keinginan Pak Presiden, pendidikan vokasi ini harus dibangun masif,” ucapnya.
Untuk mendorong industri agar membuka pendidikan vokasi, pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan. Bahkan, pajak yang dibebankan pun akan dipangkas untuk memudahkan pendidikan vokasi segera beroperasi.
Di lokasi yang sama, Mohamad Nasir Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) mengatakan, pembangunan masif pendidikan vokasi ini akan dibarengi dengan perubahan kurikulum. Berdasarkan hasil riset, pendidikan vokasi akan fokus pada praktik langsung di industri. Untuk itu, kerja sama dengan industri menjadi penting.
“Jadi mengapa harus ada kerja sama dengan industri karena sesuai dengan kurikulum yang baru, mereka hanya maksimal 30 persen untuk teori dan sisanya praktik. Praktik ini tidak di sekolah tapi di industri itu sendiri. Makanya dari 500 sekolah baru ini, kami mendorong dunia industri yang turut membangun ini,” kata dia.
Nasir pun mendorong pendidikan vokasi nantinya tidak hanya mencetak lulusan siap kerja, namun juga tenaga pengajar. Meski pendidikan vokasi dibangun masif, namun tenaga pengajar masih kurang.
“Makanya saya turut mendorong jangan hanya mencetak pegawai, tapi juga mencetak guru, tepatnya guru-guru SMK. Pemerintah bekerja sama dengan industri, ada dari akademik ada juga dari kaum industri sehingga nantinya para guru ini menyandang gelar sarjana terapan. Ini tentu baik,” pungkasnya. (ant/bas)