Januari-Juni Ini Terjadi 143,6 Juta Serangan Siber

Djoko Setiadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan telah terjadi 143,6 juta serangan siber sepanjang Januari hingga Juni 2018.

“Diperkirakan akan terus meningkat menjelang pemilu legislatif dan Pilpres 2019. Dari laporan tersebut, dapat kita sadari bahwa ancaman diberikan telah mengancam aktivitas kita sehingga perlu diantisipasi agar tidak meluas,” kata dia dalam sambutannya pada penandatanganan nota kesepahaman antara BSSN dan Kemendagri, di Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018).

Tidak hanya itu, lanjut dia, mereka juga menerima 1.335 laporan kasus serangan siber dari masyarakat.

Ia tidak menyebutkan secara jelas bentuk dan aktor yang terlibat dalam serangan siber tersebut. Namun dia menyebut, salah satu bentuknya adalah fitnah-fitnah yang menyebar di media sosial, seperti ujaran kebencian dan penyebaran hoaks.

Untuk mengantisipasi serangan siber dalam pelaksanaan Pemilu 2019, maka pihaknya telah memetakan potensi ancaman serangan siber dan telah memberikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lain.

“Banyak sekali. Ada yang fisik, nonfisik. Harus kita antisipasi,” kata Djoko tanpa menyebut ancaman dari mana saja.

Ia optimistis penyelenggaraan pemilu tahun depan bakal berlangsung lancar tanpa aksi peretasan. Seluruh institusi akan bekerja sama menjaga kelancaran pesta demokrasi tahun depan. BSSN juga menggandeng badan lain yang memiliki divisi siber seperti Polri dan TNI.

BSSN juga bekerja sama dengan berbagai instansi, yang salah satunya Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan data kependudukan serta pertukaran informasi.

Ia menyebutkan, sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam keamanan siber dan persandian siap memberikan dukungan pengamanan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah serta pengamanan teknologi informasi lainnya di dunia siber.

“Keamanan siber merupakan prioritas yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan sebuah sistem teknologi di ruang siber,” katanya, seperti dilansir Antara.

Menurut dia, dalam menjaga keamanan siber dan persandian nasional, BSSN tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu keterlibatan dan kolaborasi komponen bangsa untuk membangun ekosistem siber yang aman dan kondusif.

Ia juga mendorong kartu identitas tunggal atau penyatuan data masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat serangan di area siber. Dengan pemberlakuan kartu identitas tunggal ini tidak ada lagi pemilih ganda.

“Kita kejar betul soal kartu identitas tunggal ini. Kita yakin identitas tunggal ini sukses dan tidak ada lagi orang melakukan hal yang aneh-aneh,” kata dia

Sementara itu, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, menjelaskan, sistem kartu identitas tunggal ini akan memudahkan analisis kependudukan. Dengan penyatuan banyak data atau membangun big data, keamanan bakal lebih terjaga.

Bukan hanya penyebar fitnah, pemerintah akan mudah mencari orang-orang yang berkegiatan dalam terorisme. “Itu akan gampang sekali dicari dan pasti akurat,” kata dia.(ant/iss)