Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkaitan antisipasi kejahatan siber di Indonesia, memanfaatkan telepon selular.
Herry Setiadi Wibowo atau biasa dikenal Herry SW, pengamat teknologi dan pasar gadget Surabaya menyebutkan, pertama dengan memperketat proses validasi pendaftaran kartu perdana SIM ponsel, langsung ke pengguna.
“Tapi ini akan membutuhkan biaya operasional sangat besar. Jadi di setiap daerah, harus ada petugas untuk memastikan data kependudukan asli, saat registrasi kartu perdana,” katanya kepada suarasurabaya.net, Senin (31/7/2017).
Cara kedua, kata Herry, Pemerintah menghapus nomor ponsel Prabayar, dan hanya mewajibkan nomor pascabayar. Tapi cara ini dia pastikan akan mendapat reaksi keras. Baik dari Operator Seluler maupun masyarakat.
“Soalnya Operator Seluler, selama ini kan dapat keuntungan di depan kalau ada kartu prabayar. Pulsa harus beli, kan? Kalau pengguna pascabayar, masih mungkin menunggak tagihan,” ujarnya.
Sedangkan masyarakat akan protes, karena kata Herry, tidak sedikit yang menikmati keuntungan menjual pulsa, serta mendapat manfaat menggunakan kartu prabayar.
Cara terakhir, dengan menerapkan sistem Mobile Number Portability (MNP). Sistem ini memungkinkan pengguna layanan ponsel berpindah provider tanpa berganti kartu SIM atau nomor ponsel.
“Nah, kalau ini diterapkan, pengawasan jadi lebih mudah. Sebenarnya penerapan MNP ini tidak mahal. Cuma memang regulasi yang diterapkan akan lebih kompleks,” ujarnya.
Selain itu, Herry mengingat, wacana penerapan sitem MNP di Indonesia sudah dimunculkan pemerintah sejak sekitar 2002 lalu. “Tapi sampai sekarang ya cuma wacana,” katanya.
Perlu diketahui, sistem MNP sudah diterapkan di negara Asia Tenggara lain. Seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, juga di Australia.(den/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
