Belum Sepakat Malam Ini, Pemerintah dan DPR akan Putuskan Biaya Haji 2023 Besok

DPR dan Pemerintah belum mencapai titik temu soal penetapan biaya haji 2023. Hal ini disampaikan Marwan Dasopang Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

“Kami di Panja Komisi VIII tentang haji belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah terkait dengan besaran item-item yang muncul dari pembiayaan Haji kita,” ujar Marwan dalam konferensi pers usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023) malam.

Menurut Marwan, kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang menjadi beban jamaah, juga sudah sampai di titik maksimal.

“Kenapa disebutkan sampai titik maksimal? Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp 98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai di Rp 90,2 juta. Kemudian BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp 69 juta, kita sudah sampai di angka Rp 49 juta,” kata dia.

Dari sisi itu, kata Marwan, Panja Komisi VIII sudah bisa membahas dari sisi item-item pembiayaan yang akhirnya memunculkan angka itu.

“Kami kira para anggota Panja itu sudah bersepakat, tetapi di sisi lain masih ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga, terutama ada tiga hal item yang butuh dikoordinasikan. Satu, mengenai akomodasi perhotelan. Yang kedua, mengenai konsumsi katering. Yang ketiga, ada Masyair (layanan yang diberikan oleh syarikat) yaitu kebijakan Saudi,” jelasnya.

Karena titik ini tidak ketemu, lanjut Marwan, Panja Komisi VIII akhirnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan nego dengan berbagai pihak yang terkait dengan itu di Saudi.

“Kami sendiri juga mencoba besok hari akan menyodorkan alasan-alasan kenapa sampai permintaan untuk diturunkan. Beberapa anggota menyampaikan usulan-usulan, paling tidak besok itu harus ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja,” tegasnya.

“Malam ini mudah-mudahan kita menemukan titik temu antara usulan pemerintah dan para anggota. Kami berkeyakinan, karena item ini hanya 3 saja yaitu akomodasi, konsumsi maupun masyair, saya optimis besok kita akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat tentang pelayanan jamaah kita,” imbuhnya.

Dengan catatan, kata Marwan, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel tetap berada di sentra-sentra yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan. Demikian juga masyair.

“Kita meminta bahwa layanan di Armusna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) itu tetap dalam keadaan baik,” ujarnya.

“Kami memohon maaf kepada jamaah, belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji,” pungkas Marwan.(faz)