Saadiah Uluputty: Ancaman Tarif Ekspor AS Rugikan Nelayan Udang Maluku

Saadiah Uluputty anggota Komisi IV DPR RI menilai kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat dapat memukul keras sektor perikanan di wilayah timur Indonesia yang tengah menggeliat membangun kekuatan ekspornya.

“Wilayah Maluku memiliki potensi ekspor udang yang sangat besar, terutama dari Laut Aru dan sekitarnya. Namun, ancaman tarif dari AS bisa menjadi pukulan telak bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang baru tumbuh,” ujar Saadiah dalam keterangan resminya, Selasa (29/4/2025).

Ia mengungkapkan bahwa beberapa eksportir dari Maluku sudah mulai mengalami tekanan akibat kebijakan yang dikenal luas sebagai ‘tarif Trump’. Volume pengiriman pun disebut mulai menurun.

Komisi IV, kata politisi PKS ini, terus memantau situasi tersebut dan telah membangun komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta asosiasi pelaku usaha untuk mencari langkah antisipatif.

Saadiah menekankan bahwa masa penundaan tarif selama tiga bulan oleh pemerintah AS harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.

“Diversifikasi pasar menjadi strategi utama. Tapi agar bisa bersaing, kualitas dan traceability produk juga harus ditingkatkan,” tegasnya.

Ia juga menyerukan percepatan pembangunan pelabuhan ekspor di Ambon dan penguatan fasilitas cold storage di daerah penghasil udang di Maluku.

Berdasarkan data KKP per April 2025, hanya dua dari sebelas kabupaten/kota di Maluku yang memiliki fasilitas penyimpanan dingin yang layak ekspor.

Sebagai langkah mitigasi, Saadiah mendorong penguatan pasar domestik untuk menyerap kelebihan produksi. Ia mengusulkan pemanfaatan program Gerakan Makan Ikan dan e-katalog pemerintah sebagai kanal distribusi udang lokal.

“Program sosial pemerintah harus bisa menyerap hasil nelayan. Jangan sampai produksi melimpah, tapi tidak ada pasar,” katanya.

Terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), ia mengkritisi lambannya implementasi di lapangan. Menurutnya, skema ini penting untuk memenuhi standar pasar global, namun infrastruktur di wilayah timur belum siap.

“Kami di Komisi IV akan terus memperjuangkan agar daerah kepulauan seperti Maluku tidak diperlakukan sama rata dengan daerah daratan. Kebutuhan kami berbeda, infrastrukturnya pun berbeda,” jelasnya.

“Afirmasi dan keberpihakan harus menjadi prinsip utama dalam membangun kemandirian ekonomi maritim di timur Indonesia.” pungkasnya.(faz/iss)