Presiden Instruksikan Penghapusan Kuota Impor untuk Komoditas Tertentu

Prabowo Subianto Presiden menginstruksikan penghapusan kuota impor khususnya terhadap komoditas tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kepala Negara bilang sudah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang bisa menghambat kelancaran perdagangan.

Pernyataan itu disampaikan Presiden pada sesi dialog di acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung sore hari ini, Selasa (8/4/2025), di Menara Mandiri, Jakarta.

“Yang jelas, Menko, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DEN sudah saya kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ucapnya.

Kebijakan penghapusan kuota impor, lanjut Prabowo, merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Lebih lanjut, RI 1 juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi, kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” tegasnya.

Salah satu komoditas yang disampaikan Prabowo terkait kebijakan kuota impor yaitu daging.

Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa saja.

“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan? Bikin kuota-kuota, lalu hanya perusahaan A, B, C, D yang ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.

Selain isu kuota, Presiden juga memberikan perhatian serius terhadap praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai.

Dia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari pelaku usaha dan menegaskan Pemerintah akan segera bertindak kalau menemukan implementasi yang tidak sesuai.

“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kaminbertindak,” tandasnya. (rid/ipg)