
Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian memastikan pemerintah segera menempuh berbagai cara untuk menekan harga cabai yang selama pekan pertama bulan puasa naik, agar turun dan normal kembali.
Amran mengingatkan pengusaha, termasuk pengusaha cabai, untuk tidak sembarang menaikkan harga cabai, apalagi sampai melewati harga eceran tertinggi (HET).
“Ya, kami usahakan tekan. Kami meminta kepada seluruh pengusaha jangan menaikkan harga pangan di atas HET,” kata Amran dilansir dari Antara pada Senin (3/3/2025).
Mentan menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga di atas HET, mengingat produksi sejumlah barang strategis seperti beras dan minyak goreng stoknya relatif cukup.
“Jadi, tidak ada alasan pengusaha menaikkan harga. Kami sudah sepakat. Kami sudah rapat koordinasi dengan Pak Menko (Menteri Koordinator), dengan Pak Kapolri, koordinasi bilamana ada menaikkan harga di atas HET akan ditindak,” sambung Amran.
Sebelumnya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menunjukkan harga cabai berbagai jenis di pasaran, mulai dari cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, hingga cabai rawit merah kompak naik per 3 Maret 2025.
Rata-rata harga cabai rawit merah di pasar-pasar tradisional tembus Rp100 ribuan per kilogram, sementara untuk cabai rawit hijau rata-rata harganya Rp69.150,00/kg, cabai merah keriting Rp68.350,00/kg, dan cabai merah besar Rp65.550,00/kg. Di beberapa pasar di Lombok Tengah hari ini, harga cabai tembus Rp200 ribu/kg.
Dalam kesempatan terpisah, Budi Santoso Menteri Perdagangan (Mendag) mengungkap cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 23,23 persen menjadi Rp81.700,00/kg (month-to-month).
“Terkait dengan cabai merah, kami juga sudah berkomunikasi dengan sentra produksi cabai seperti di Magelang, Jawa Timur, dan Sulawesi. Pada prinsipnya adalah pasokan yang berkurang karena banyak hujan pada bulan ini,” kata Mendag saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (3/3/2025). (ant/bel/saf/ipg)