Pakar Sebut Koperasi Desa Tak Bisa Dibangun Instan, Butuh Jiwa dan Mindset Kolektif

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengusulkan agar para sarjana yang masih menganggur, khususnya yang berasal dari desa, direkrut menjadi pegawai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Yandri Susanto Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah meminta kepala daerah untuk mendata lulusan sarjana yang belum bekerja guna memperkuat sumber daya manusia di desa.

Para sarjana tersebut akan mendapat pelatihan sebelum ditempatkan di Kopdes. Selain itu, Kemendes juga mendorong pensiunan profesional desa, seperti mantan pegawai bank, untuk ikut menjalankan koperasi.

Menurut Tripitono Adi Prabowo pakar Perencanaan Pembangunan Ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, kebijakan ini perlu dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan perencanaan yang matang.

“Koperasi adalah entitas yang unik, yang tidak bisa dibangun secara instan apalagi hanya berorientasi pada target. Jika semua dibangun secara pelan-pelan dengan manajerial yang disiapkan dengan baik, maka koperasi ini akan jalan,” kata Tripitono dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (16/4/2025).

Tripitono menilai, tantangan utama bukan hanya soal rekrutmen tapi membentuk jiwa kewirausahaan dan semangat kebersamaan dalam pengelolaan koperasi.

Ia menekankan pentingnya membangun mindset koperasi yang kuat terlebih dahulu sebelum menggelontorkan anggaran atau pelatihan massal.

Anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) itu juga menyebutkan bahwa pendekatan top-down yang selama ini diterapkan belum cukup. Diperlukan pendekatan bottom-up yang lebih mengakar di masyarakat desa.

Ia menilai harus ada kelompok kerja yang khusus mengawal kedewasaan koperasi. Kalau ini dilakukan dengan baik, koperasi bisa tumbuh menjadi entitas bisnis yang kuat dan mandiri.

Namun demikian, tidak semua sarjana bisa langsung cocok dengan ekosistem desa. Menurut Tripitono, hanya mereka yang benar-benar memiliki kecintaan terhadap desa dan keinginan kuat untuk membangun, yang akan mampu bertahan.

Selain itu, preferensi pemuda sekarang cenderung ingin ke kota. Ini tantangan tersendiri. Maka, sarjana desa harus dipilih berdasarkan sistem merit, bukan karena afiliasi politik atau kedekatan personal.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas generasi juga penting. Di satu sisi, pensiunan profesional yang punya pengalaman bisa segera direkrut untuk menjalankan koperasi. Di sisi lain, generasi muda perlu dilibatkan agar terjadi transfer pengetahuan dan regenerasi.

Dalam konteks kelembagaan, Tripitono menekankan bahwa manajemen koperasi harus dijalankan dengan prinsip yang sama seperti perusahaan. Setiap desa memiliki karakteristik organisasi yang berbeda, sehingga fleksibilitas dalam penyusunan struktur dan sistem kelembagaan juga diperlukan.

Akademisi kelahiran Malang itu mengingatkan bahwa spirit utama yang harus dibangun adalah semangat gotong royong dan kekeluargaan. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi formalitas.

Ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang selaras antara pusat dan daerah. Sebab, meskipun pembangunan desa telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU Desa, implementasinya di lapangan masih kerap mengalami tumpang tindih kewenangan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pun masih harus melalui persetujuan camat, yang kerap menjadi hambatan administratif.

Prabowo Subianto Presiden sendiri, menurut Tripitono, telah menyampaikan harapan agar program ini tidak hanya efisien, tetapi juga benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan aset desa yang baik dan partisipasi dari berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan ekonomi lokal menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. (saf/ipg)