
Otoristas Jasa Keuangan (OJK) terus pantau perkembangan bisnis Bank BUMN agar tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara oleh Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia.
“Selain memantau Bank BUMN itu, kami juga meminta Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah,” kata M Ismail Riyadi Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, melansir Antara, Kamis (6/3/2025).
Menurut dia, hal itu bertujuan dalam rangka meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Khusus Bank BUMN itu, Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengimbuhkan, OJK menyambut baik inisiatif pemerintah yang telah melakukan peluncuran BPI Danantara.
Hal itu untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Dian mengatakan, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan Perubahan Ketiga Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN oleh DPR pada tanggal 4 Februari 2025.
Adapun tujuannya untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri subtitusi impor dan digital.
Menurut dia, kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena baru. Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar pada berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.
Diharapkan dengan adanya BPI Danantara lebih dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional suatu negara.(ant/bel/kir/ipg)