Ketua Komisi XI DPR Berharap Investor Optimistis pada Perekonomian Indonesia

Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Presiden.

Lewat keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025), Misbakhun menyatakan sejauh ini tidak ada indikator kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang membuat investor pesimistis.

Terkait penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai lima persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI, Selasa (18/3/2025), Misbakhun menilai itu disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis dengan indeks di angka 107,1.

Sekarang, indeks kepercayaan konsumen di angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9.

Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

“Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” ujarnya.

Sementara, merujuk data Bank Indonesia (BI), sektor konsumsi rumah tangga memang terganggu. Tapi, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian yang tinggi.

“Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” imbuhnya.

Lalu, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran masih terjaga. Aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menunjukkan pergeseran angka positif.

Lebih lanjut, Misbakhun bilang, per hari Kamis (20/3/2025), cadangan devisa Indonesia sangat tinggi mencapai 156 miliar Dollar AS, dan angka inflasi terkendali.

Indikator positif lainnya, kata Misbakhun yaitu kredit perbankan tetap tumbuh.

Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas tetap tinggi.

BI rencananya meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi lima persen per 1 April 2025.

Kemudian, Data BI juga memperlihatkan tren peningkatan penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Mengenai APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap Rp 3.621,3 triliun walau Prabowo Presiden melakukan efisiensi di beberapa pos anggaran.

“DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto,” tandasnya. (rid/iss)