
Fadli Zon, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah “Tarif Trump” karena dinilai dapat merugikan petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor pangan nasional.
“Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan,” ujar Fadli dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, pemerintah harus mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional yang berorientasi pada pembangunan.
“Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Kata Fadli, DPN HKTI juga menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis dan bantuan sosial.
Dia menilai, kedua kebijakan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menopang produktivitas sektor pertanian.
HKTI turut mendorong strategi pertanian berkelanjutan seperti sistem intercropping di lahan perkebunan dan praktik regenerative agriculture di lahan kritis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan jangka panjang.
DPN HKTI, yang terdiri dari sejumlah tokoh pertanian ini mengusulkan percepatan hilirisasi komoditas melalui akses permodalan yang lebih luas bagi petani. Mereka menekankan pentingnya pengembangan pabrik kecil seperti pabrik kelapa sawit (PKS) mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel yang dikelola koperasi petani.
“Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar,” ujar Fadli.
Tak hanya itu, Fadli Zon mendesak optimalisasi pemanfaatan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, baik melalui dana keluar maupun dari pungutan ekspor.
Menghadapi dinamika global dan potensi pergeseran rantai pasok akibat Tarif Trump, Fadli mengingatkan agar Indonesia berhati-hati dalam membuka pasar baru.
“Indonesia harus memanfaatkan peluang agar petani menjadi basis produksi ekspor. Tapi jangan hanya menjadi pelampiasan pasar,” tandasnya.
Sebagai langkah taktis, DPN HKTI menyarankan penerapan tarif resiprokal terhadap produk impor dari AS seperti kedelai, gandum, dan jagung.
Alternatif lainnya, menurut mereka, adalah membuka pasar impor dari AS dengan syarat penghapusan tarif ekspor terhadap komoditas unggulan Indonesia.
“Negosiasi ini penting. Kita perlu mendorong promosi CPO, karet, dan kopi di pasar Amerika, sambil memperjuangkan tarif yang lebih adil,” pungkas Fadli Zon. (faz/lta/ham)