Dradjad Wibowo: Indonesia Harus Pertimbangkan Matang Kebijakan yang Diambil Merespons Tarif Resiprokal AS

Dradjad Wibowo, Ekonom Senior dari INDEF menyampaikan pandangannya terkait tarif resiprokal yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

Menurut Dradjad, perdagangan global, baik di masa lalu maupun kini, tidak dapat dipisahkan dari faktor politik dan keamanan, yang secara langsung memengaruhi perekonomian Indonesia.

“Perdagangan itu sejak zaman VOC tidak pernah lepas dari politik dan keamanan. VOC datang ke Indonesia karena mereka ingin mendapatkan perdagangan yang lebih efisien, dan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, seperti dalam perang tarif yang diprakarsai oleh Trump,” ungkap Dradjad dalam Dialektika Demokrasi di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan, Indonesia harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan yang diambil dalam merespons tekanan dari AS.

Salah satunya adalah upaya untuk menyeimbangkan defisit perdagangan Indonesia dengan AS, yang berkisar antara 13 hingga 16 miliar dolar AS.

“Strategi utama kita adalah mengalihkan impor dari negara lain ke Amerika. Ini memang bukan pilihan ideal, tetapi langkah terbaik yang bisa diambil saat ini untuk menghindari potensi pelemahan rupiah yang bisa berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi,” kata Dradjad.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti pentingnya pengurangan biaya ekonomi dalam negeri sebagai respons terhadap ancaman tarif dari AS.

Ia menekankan, Indonesia perlu mendukung produsen dalam negeri untuk memangkas biaya produksi agar tetap kompetitif, meskipun tarif impor tinggi.

“Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi biaya produksi dalam negeri, karena jika biaya terlalu tinggi, kita akan kesulitan bersaing. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memangkas berbagai biaya yang terkait dengan regulasi dan transportasi,” tambahnya.

Dradjad juga mengingatkan bahwa dalam merespons tekanan perdagangan internasional, Indonesia harus cermat dalam memisahkan kepentingan dagang Amerika dengan kepentingan nasional.

Dia menegaskan bahwa laporan tahunan dari U.S. Trade Representative (USTR) tidak selalu mencerminkan keseluruhan dinamika dan kepentingan kedua negara.

“Jangan sampai kita terjebak dalam kepentingan dagang Amerika. Mereka punya kepentingan besar di Indonesia, dan kita juga perlu memastikan bahwa kebijakan kita menguntungkan kedua belah pihak,” tegasnya.

Di sisi lain, Dradjad juga menyoroti isu-isu domestik yang berpotensi memengaruhi kebijakan perdagangan, seperti masalah sertifikasi halal dan penggunaan teknologi Amerika dalam transaksi digital.

Ia menekankan pentingnya menjaga independensi Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.

Dradjad menegaskan bahwa Indonesia harus siap dengan strategi alternatif jika permintaan dari AS terlalu merugikan kepentingan nasional.

“Kita tidak bisa menerima semua tuntutan Amerika begitu saja, dan jika mereka terus mendesak, kita harus tegas menolaknya,” katanya.

Dengan perhitungan matang dan strategi yang tepat, Dradjad percaya Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam perang dagang ini, sembari menjaga stabilitas ekonomi dan politik domestik.(faz/ham)