Akademisi Sarankan Pendekatan Bertahap untuk Permasalahan Elpiji 3 Kilogram

Josua Tarigan Dekan School of Business and Management (SBM) Universitas Kristen (UK) Petra mengatakan perlu pendekatan bertahap dalam mengurai permasalahan elipiji 3 kilogram.

Sebelumnya, masyarakat sempat dibuat bingung dengan kebijakan penjualan elpiji 3 kilogram yang berubah-ubah, hingga menimbulkan kelangkaan di beberapa wilayah.

Josua menilai, perubahan kebijakan ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur subsidi energi.

“Setiap kebijakan pasti ada dampaknya, baik di tingkat makro maupun mikro. Saat akses elpiji subsidi dipersempit, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terdampak. Mereka harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk energi, yang akhirnya mengurangi konsumsi kebutuhan lain,” terangnya, Jumat (7/2/2025).

Josua menerangkan, kenaikan harga elpiji bagi UMKM membuat mereka dihadapkan dengan dua pilihan sulit yakni, menaikkan harga jual atau mengurangi laba.

“Jika harga naik, daya beli masyarakat bisa turun. Jika tidak, laba mereka berkurang,” ungkapnya.

Kebijakan terkait subsidi elpiji 3 kilogram ini, menurut Josua memiliki tujuan baik. Hanya saja, penerapannya dianggap terlalu mendadak hingga menimbulkan kepanikan dan kekacauan di lapangan.

Menurut Josua, solusi terbaik untuk permasalahan distribusi elpiji subsidi adalah dengan menerapkan pendekatan bertahap.

Seperti, dimulai dari beberapa wilayah untuk dilakukan uji coba, baru selanjutnya diterapkan secara nasional.

“Subsidi yang tepat sasaran memang penting, tetapi lebih penting adalah sistemnya harus berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat,” tuturnya.

Josua melanjutkan, pembatalan kebijakan yang hanya berselang beberapa hari setelah diterapkan itu, secara tidak langsung menambah daftar panjang berkurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah Indonesia.

“Maka, menurut saya, tantangan dalam memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran, menjadi PR (pekerjaan rumah) penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah,” tandasnya.(kir/wld/iss)