Pemprov Jatim Terima Insentif Fiskal Rp6,2 Miliar Berkat Tekan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menerima insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar dari Kementerian Keuangan pada September 2024 lalu, karena dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, kemiskinan ekstrem di Jatim menurun dari 4,40 persen pada 2020 menjadi 0,66 persen pada 2024.

Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 1,5 juta jiwa keluar dari kemiskinan ekstrem selama kurun waktu empat tahun.

Mohammad Yasin Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim mengatakan, terdapat proses panjang selama mengurangi angka kemiskinan lima tahun terakhir, sehingga diganjar insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar.

Pertama menurut Yasin, penurunan angka kemiskinan Jatim sejak 2020 hingga 2024 sebesar 1,30 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding penurunan angka kemiskinan nasional di periode yang sama yakni 0,75 persen.

“Pada 2020, Jatim berada di peringkat 14 provinsi dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi, sedangkan pada 2024 berada di peringkat 20. Menyalip enam provinsi lainnya,” ujar Yasin, Jumat (25/10/2024).

Indikator lain yang dicapai Pemprov Jatim adalah menekan disparitas perkotaan dan pedesaan selama empat tahun terakhir.

Menurut data BPS dipaparkan Pemprov Jatim, pada Maret 2020 disparitas wilayah kota dan desa mencapai 6,88 persen, kemudian pada September di tahun yang sama turun menjadi 6,79 persen.

Selanjutnya Pada Maret 2021 turun menjadi 6,67 persen, September di tahun yang sama turun di angka 5,8 persen.

Kemudian Maret 2022 tercatat 5,98 persen, September di tahun yang sama 6,12 persen, Maret 2023 tercatat 6,48 persen, sedangkan Maret 2024 turun menjadi 6,18 persen.

Selain itu, selama empat tahun angka kemiskinan di Jatim juga turun progresif. Pada 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 dan pada Maret 2024 turun menjadi 9,79 persen.

Atas capaian tersebut, Jatim berkontribusi menurunkan angka kemiskinan secara nasional pada Maret 2024 dengan total penduduk yang dientas sebanyak 206.120 jiwa.

“Ini menjadi penurunan tertinggi nasional karena berkontribusi 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional dari yang berhasil dientas secara nasional sebanyak 679.350,” jelas Yasin.

Yasin mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Jatim dilakukan melalui program Jatim Satya (Sejahtera dan Mulia) dengan berbagai instrumen program di dalamnya yang bekerja secara sistematis, integratif dan pentahelix.

“Secara garis besar ada tiga strategi yang digunakan. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin,” jelasnya.

Program dijalankan seperti PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), hingga Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui berbagai program diantaranya, Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, hingga Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi hingga program elektrifikasi. (wld/bil/faz)