Senin, 2 Desember 2024

Menteri PKP Sebut Program KPR FLPP Permudah Rakyat untuk Miliki Rumah

Laporan oleh Akira Tandika Paramitaningtyas
Bagikan
Ilustrasi perumahan. Pemerintah melalui program FLPP berupaya mensubsidi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah murah. Foto: Antara

Maruarar Siarit Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut program KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mempermudah rakyat yang ingin memiliki rumah.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan bahwa KPR FLPP menjadi program perumahan yang pro rakyat, sehingga perlu didukung dan dilanjutkan.

“Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan,” terangnya, melansir Antara, Senin (2/12/2024).

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, menurut Ara merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Prabowo Subianto Presiden.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

“Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan,” jelasnya.

Namun, lanjut Ara, diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

“Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung,” tutupnya. (ant/kir/ham)

Berita Terkait

Surabaya
Senin, 2 Desember 2024
29o
Kurs