Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) RI mengatakan realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp23,1 triliun, atau 60,3 persen dari total pagu di APBN 2024 sebesar Rp38,3 triliun.
“Untuk tahun ini yang Rp38,3 triliun, sudah direalisasikan Rp23,1 triliun, ini artinya 60,3 persen karena kan pemilunya 14 Februari kemarin jadi memang belanjanya memuncak pada Januari, Februari sampai dengan pemilihan suara,” kata Sri Mulyani dilansir Antara, Senin (25/3/2024).
Pada 2024, anggaran Pemilu dialokasikan sebesar Rp38,3 triliun. Sementara, alokasi anggaran Pemilu dari tahun 2022 sampai dengan 2024, tercatat sebesar Rp71,3 triliun.
Realisasi anggaran Pemilu Rp23,1 triliun itu, meliputi belanja melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp21,2 triliun, dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain senilai Rp1,9 triliun.
Sementara itu, KPU dan Bawaslu membelanjakan anggaran itu, antara lain untuk honorarium badan adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sara teknologi informasi pemilu, honorarium pengawas adhoc, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, penawaran logistik, operasional pengawas adhoc, dan pengawasan penetapan hasil pemilu.
Sedangkan, realisasi anggaran melalui 14 k/l lain digunakan untuk pengamanan pemilu oleh TNI/Polri, pemenuhan altmatsus pengaman Pemilu, operasi keamanan siber dan acara Pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
Lebih lanjut, anggaran itu juga dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan Pemilu dan pemilihan, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta pemantauan persidangan perkara Pemilu. (ant/sya/saf/faz)