Ferry Irawan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Perekonomian menilai, masyarakat kelas menengah, terutama di Asia, berpotensi besar menjadi penopang perekonomian global.
“Kelas menengah ini jadi engine pertumbuhan ekonomi. Yang menariknya lagi, kelas menengah terutama yang di Asia akan jadi backbone pertumbuhan ekonomi global,” kata Ferry dilansir dari Antara, Senin (9/9/2024).
Ferry menjelaskan, untuk mengatasi penurunan daya beli di kalangan masyarakat kelas menengah, penting untuk terlebih dahulu menetapkan profil kebutuhan mereka.
Pemerintah telah menyusun profil untuk masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah berdasarkan pekerjaan dan kebutuhan primer-sekunder mereka.
Untuk kelas menengah ke bawah, pemerintah menyediakan berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi di sektor properti sebagai solusi untuk pelemahan daya beli. Pemerintah menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Insentif PPN DTP untuk properti telah ditingkatkan dari 50 persen menjadi 100 persen untuk semester II 2024 hingga Desember 2024. Selain itu, kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.
“Kalau melihat kelas menengah berdasarkan data BPS, karakteristik (kebutuhan) investasi termasuk pendidikan, perumahan, dan transportasi, tentu makanan tetap menjadi komponen terbesar, tetapi proporsinya mungkin tidak sebesar di kelas menengah bawah,” jelasnya.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi wirausaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR telah mencapai Rp90,45 triliun per 30 April 2024.
“Tahun ini kita sudah mengalokasikan sekitar Rp280 triliun untuk KUR yang diberikan kepada mereka yang ingin dan mampu berusaha. Kita harapkan pencapaiannya di akhir tahun,” tutur Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa pemerintah juga memiliki kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai dukungan bagi masyarakat kelas menengah yang kehilangan pekerjaan.
“Kita punya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Bentuknya kompensasi finansial dan dukungan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penambahan fasilitas insentif PPN dan subsidi rumah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan kelas menengah ke depan.
“Karena PPN DTP ini sangat dirasakan oleh kelas menengah dan dorongan ekonominya cukup bagus, jadi kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP dan memperpanjang PPN DTP properti,” jelasnya. (ant/saf/ipg)