Ekonom menilai pemerintah perlu memperkuat sinergi lini bisnis UMKM sebelum membentuk holding bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut.
“(Kuncinya adalah) sinergi dari sisi lini bisnisnya karena kan bisnisnya kan bisa apa saja gitu ya, jangan sampai nanti tercampur-campur lini bisnis yang tidak ada hubungannya gitu,” kata Mohammad Faisal Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Dilansir dari Antara pada Rabu (18/12/2024) malam, ia menilai sebaiknya holding tersebut terdiri dari satu lini bisnis. Sehingga pemerintah perlu mendetailkan desain holding tersebut serta menentukan pelaku usaha mana saja yang akan ditargetkan untuk bergabung, apakah pelaku usaha nano, mikro, kecil, atau menengah.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa lini bisnis UMKM di Indonesia perlu didata secara lebih menyeluruh dan akurat, terutama para pelaku usaha nano dan mikro.
“Mereka (pelaku usaha nano dan mikro) tipikalnya kan dinamis, gampang berubah. Jadi besok mau jualan buah, besok mau jualan beras, gampang sekali berubah,” kata Faisal.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu meningkatkan kemitraan antara UMKM dengan industri maupun perusahaan besar lainnya untuk memperluas akses pasar domestik dan merambah ke pasar ekspor.
“Nah kalau holding-nya mau diarahkan ke situ, itu bagus menurut saya, jadi kalau (usaha) menengahnya nanti kalau di holding mau dimitrakan kuat dengan industri tertentu ini targetnya ekspor gitu,” ujarnya.
Ia berharap pembentukan holding tersebut tidak hanya akan mengarusutamakan dan mengumpulkan aset UMKM, tapi juga memberikan manfaat bagi para anggotanya, misalnya produksi yang semakin efisien atau adanya penambahan modal. (ant/saf/ipg)