BPH Migas Dorong Percepatan Program BBM Satu Harga pada Tahun ini

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan program BBM Satu Harga pada 2024.

Program ini dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara memenuhi kebutuhan energi, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program BBM Satu Harga ini merupakan program prioritas Joko Widodo Presiden, yang telah dilaksanakan sejak 2017. Untuk memperlancar pelaksanaan program pada 2024 ini, BPH Migas menggelar Rapat Koordinasi Program BBM Satu Harga Wilayah Sumatra, yang dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatra Utara, lalu Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Basuki Trikora Putra anggota Komite BPH Migas, Minggu (28/1/2024).

Program BBM Satu Harga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target terbangun 612 penyalur pada periode 2017-2024 dari target semula 583 penyalur BBM Satu Harga sesuai SK Dirjen Migas, SK Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021.

Dalam perjalanannya, pembangunan BBM Satu Harga terkadang menghadapi tantangan, seperti kesulitan mencari mitra penyalur dan persoalan tata ruang.

Namun, melalui koordinasi yang erat dengan pelbagai pihak terkait, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

“Kami sudah punya alternatif-alternatif sehingga target tahun 2024 bisa kita wujudkan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T mendapatkan BBM subsidi,” kata Tiko, sapaan akrabnya.

Saleh Abdurrahman anggota komite BPH Migas lainnya menambahkan, perlu dilakukan penyesuaian agar penyalur BBM Satu Harga tetap dapat dibangun.

Sementara, mengenai lokasi titik penyalur diusulkan dapat dipindahkan lokasinya ke wilayah yang lebih memungkinkan.

“Jika ada investor yang tidak siap untuk mengerjakan BBM Satu Harga di lokasi yang sudah ditentukan dalam SK Dirjen Migas, maka kita akan alihkan. Kita akan minta bupati supaya dialihkan lokasinya baik itu di kecamatan maupun luar kecamatan dan meminta gubernur untuk pengalihan antarkabupaten. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat akan SPBU terpenuhi, sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan harapan Presiden mengenai BBM Satu Harga dapat kita wujudkan seoptimal mungkin,” tuturnya.

Saleh juga mengusulkan BUMD turut dalam pembangunan fasilitas tersebut.

“Kalau misalnya di daerah tersebut tidak ada investor yang tertarik, tentu harapan kita BUMD bisa mengambil peran atau bekerja sama dengan mitra lainnya untuk membangun BBM Satu Harga,” jelas Saleh. (ant/saf/ham)