Sri Mulyani: RI Bertekad Menginspirasi Dunia Dalam Penanganan Iklim

Sri Mulyani Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan tekad Indonesia menginspirasi dunia dengan berkomitmen mendukung penanganan krisis iklim global, melalui mekanisme transisi keuangan hijau dan kebijakan lainnya.

Melansir laporan Antara, hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rangkaian Conference of the Parties (COP) 28 Uni Emirat Arab (UAE).

Menurutnya, Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengurangi karbondioksida (CO2) dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Biaya yang dibutuhkan Indonesia untuk hal tersebut hingga 2030, yakni 281 miliar dolar AS.

“Jadi ini sangat besar dan sangat mahal. Kalau untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060, biayanya bisa dua kali lipat yaitu lebih dari 500 miliar dolar AS,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Menkeu memberikan gambaran melalui kasus nyata yang sedang dilakukan Indonesia, yaitu upaya pensiun dini 660 megawatt Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk mengimplementasikan agenda uji coba tersebut terdapat banyak tantangan, terutama dari segi pembiayaan.

Oleh karenanya, lanjut dia, peran pembiayaan campuran (blended finance) menjadi sangat penting untuk mendukung terwujudnya transisi energi.

“Di Indonesia, kita punya (proyek pembangkit listrik) 35 ribu megawatt, 60 persen berbasis batu bara. Peran pembiayaan campuran, dalam hal ini filantropi, swasta, Bank Pembangunan Multilateral, termasuk dengan uang negara dan BUMN menjadi sangat penting untuk dapat mewujudkan komitmen ini,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan, berbagai regulasi untuk mendukung agenda perubahan iklim dari sisi keuangan dan kebijakan fiskal telah dirumuskan, seperti melalui penandaan anggaran (budget tagging) dan penerbitan sukuk hijau.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan tiga agenda keuangan berkelanjutan, yakni pembentukan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanisms/ETM), Taksonomi Asean untuk Keuangan Berkelanjutan (ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance/ATSF) versi 2, dan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan Indonesia (Indonesia Just Energy Transition Partnership/JETP).

Mekanisme transisi energi diperkenalkan oleh Indonesia sebagai bentuk pembiayaan campuran untuk transisi ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan peran energi baru terbarukan dan mengendalikan peran energi dari bahan bakar fosil.

Menurut Sri Mulyani, transisi harus dirancang untuk Indonesia karena kaya akan sumber daya alam, sehingga harus dipastikan bahwa basis batubara yang kini menjadi porsi dominan energi bisa diubah menjadi energi terbarukan.

Namun, cara menarik lebih banyak partisipasi sektor swasta dalam mendanai transisi menjadi hal penting karena tanpa pendanaan, agenda iklim hanya menjadi sebuah agenda.

“Kita dapat mewujudkannya ketika memiliki sumber daya, sehingga sumber daya dalam hal ini menjadi sangat penting,” kata Menkeu. (ant/bil/faz)