Sri Mulyani: APBN 2023 Normal, Tak Ada Belanja Vaksin dan Pembayaran Pasien Covid-19

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan bahwa seluruh belanja APBN 2023 telah dinormalisasi, perkembangan ini juga menandakan tidak ada lagi PCPEN.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) yang diselenggarakan pada Kamis (26/1/2023).

“Kalau kita bicara transisi 2023, tadi seluruh belanja kembali ke Kementerian/Lembaga, kata Pak Menko. Jadi kita kembali ke K/L, nggak ada lagi yang disebut PCPEN,” ungkap Menkeu, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (27/1/2023).

Belanja APBN 2023 dirancang mencapai Rp3.061,2 triliun, sedikit menurun dari realisasi sementara tahun 2022 yang mencapai Rp3.090,8 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, APBN tidak lagi melakukan belanja vaksin dan pembayaran pasien Covid-19.

Menkeu menekankan bahwa alokasi belanja negara ini akan diarahkan untuk mendorong produktivitas dan melindungi masyarakat. Dukungan anggaran yang memadai digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran tetap dilakukan.

“Sehingga tahun 2023 ini ya sebetulnya kalau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), harga BBM cenderung turun, kita akan tetap punya ruangan yang cukup,” jelas Sri Mulyani.

Detailnya, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp612,2 triliun, anggaran kesehatan Rp178,7 triliun, anggaran perlindungan sosial masih cukup tebal dan lebih tinggi dari tahun 2022 yakni Rp476,0 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun, anggaran ketahanan energi Rp341,3 triliun termasuk di dalamnya untuk subsidi, anggaran infrastruktur direncanakan Rp392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp316,9 triliun.

“Jadi ini adalah situasi APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Sehingga kita berharap tahun 2023 itu kita tetap tadi melanjutkan pemulihan ekonomi makanya kita optimis, kita tetap jaga stabilitas dan juga inequality dikurangi, belanja-belanja bansos dan berbagai pendidikan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan, dan pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan tetap resilien,” pungkas Menkeu.(abd/dfn/faz)