Program Kartu Prakerja Bisa Jadi Bantalan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Pemerintah menaikkan anggaran untuk penerima manfaat Program Kartu Prakerja tahun 2023 dari Rp3,55 juta menjadi Rp4,2 juta per orang.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, Program Kartu Prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun 2023, dengan fokus peningkatan kompetensi dan keahlian pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (Bansos).

“Tahun ini, Program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau satu juta penerima. Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid, serta ada penyesuaian insentif yang diberikan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Piter Abdullah Redjalam Direktur Eksekutif Segara Institute menilai, Program Kartu Prakerja bisa menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang produktif, siap masuk dunia kerja mau pun berwirausaha, dan membuka lapangan pekerjaan.

“Peserta pelatihan belum tentu juga untuk mencari kerja. Jadi, bisa juga untuk wirausaha karena mereka bisa memilih jenis latihan yang mereka inginkan,” katanya.

Peserta Program Kartu Prakerja, lanjut Piter, baik yang sudah memiliki pekerjaan mau pun yang belum, akan merasakan manfaat dari program itu.

“Program itu kan utamanya untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, bagi pekerja yang belum atau sudah mendapatkan pekerjaan. Program itu membantu menaikkan kemampuan. Sehingga, peserta lebih lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.

Dua jenis bantuan yang diberikan Program kartu PraKerja adalah pelatihan, dan uang tunai yang berguna di masa-masa seperti sekarang.

“Diberikan dalam bentuk tunai atau pelatihan. Tentu pelatihan itu ditujukan untuk yang produktif. Itu istilahnya menjadi unpan pancingan. Jadi, dengan pelatihan yang diikuti, mereka bisa lebih produktif, bisa meningkatkan keahlian,” tandasnya.

Sementara itu, Nawawi Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, Kartu Prakerja akan menjadi bantalan efektif bagi masyarakat yang potensial terdampak tekanan ekonomi akibat ketidakpastian ekonomi global.

“Minimal ada alokasi bansos yang diberikan negara ke warga negaranya, terutama bagi mereka yang terdampak krisis,” sebutnya.

Di sisi lain, Nawawi menyayangkan program pelatihan dan peningkatan keahlian dan produktivitas angkatan kerja itu berbaur dengan skema bansos.

Skema bansos yang ada dalam program tersebut dinilai bisa mempengaruhi efektivitas dan tujuan Kartu Prakerja, yang sedianya diadakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

“Cara seperti itu pada akhirnya membuat tujuan Kartu Prakerja menjadi dipertanyakan efektivitas dan tujuannya. Dicampur antara program peningkatan SDM dengan bansos,” tambahnya.

Nawawi menyarankan Pemerintah tidak mencampur program pelatihan dan bansos. Pemerintah perlu memiliki skema bansos terpisah dan terpusat.

“Harusnya pemerintah punya skema program bansos yang terpisah dan tersentral,” pungkasnya.(rid/iss)