Presiden Bahas APBN dalam Rapat Kabinet Paripurna Perdana Tahun 2023

Joko Widodo Presiden, hari ini, Senin (16/1/2023), memimpin Rapat Kabinet Paripurna perdana tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta.

Rapat yang dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri itu fokus membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keterangannya selepas rapat, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyampaikan defisit APBN tahun 2022 sekitar 2,38 persen atau lebih kecil dibandingkan target 4,5 persen yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Menurut Airlangga, hal itu menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari yang diperkirakan.

Pendapatan negara mencapai 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen, antara lain berkat dukungan penerimaan pajak sebanyak 115,6 persen, pajak dua tahun berturut-turut yang melampaui target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 122,2 persen.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani Menteri Keuangan menyebut APBN 2022 menjadi instrumen strategis yang mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia.

Kenaikan harga-harga bahan kebutuhan memicu naiknya inflasi di berbagai negara. Sehingga, daya beli masyarakat menurun, lalu suku bunga di semua negara melonjak tinggi.

Sri Mulyani melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai pulih. Momentum penguatan ekonomi terjadi pada kuartal III 2022.

Lalu, pada kuartal IV, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi nasional tumbuh sekitar 5 persen. Sehingga, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 hingga 5,3 persen.

Dia menjelaskan, investasi juga sudah pulih, ekspor tetap tinggi dan impor juga masih tetap mendukung industri manufaktur.

Dari sisi pemulihan ekonomi, Menkeu melihat seluruh sektor sudah pulih, termasuk sektor-sektor yang sempat terhantam selama pandemi Covid-19 seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman.

Secara regional, pemulihan ekonomi juga terjadi di semua daerah. Di daerah Sumatera tumbuh 4,71 persen, Kalimantan tumbuh 5,67 persen, Sulawesi tumbuh 8,24 persen, Maluku tumbuh 7,51 persen, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,69 persen, dan Jawa tumbuh 5,76 persen.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan APBN tahun 2022 mendorong pemulihan ekonomi makin kuat dan tetap stabil.

Belanja negara tumbuh 10,9 persen mencapai Rp3.090,7 triliun, sementara pendapatan negara tumbuh 30,5 persen mencapai Rp2.626,4 triliun.

Dengan adanya pemulihan ekonomi, Sri Mulyani bilang penerimaan perpajakan juga membaik.

Tahun 2022, pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7 persen yang menggambarkan dunia usaha, sektor korporasi relatif sudah pulih semenjak terhantam Covid-19 di mana pajaknya sempat merosot 37,9 persen.

Pajak yang dibayarkan karyawan juga naik 14,6 persen. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tumbuh 24,6 persen, pulih kuat dari kontraksi 15,3 persen pada awal pandemi Covid-19.

Dengan kenaikan penerimaan pajak, bea dan cukai juga mendorong sisi ekspor dan impor yang pertumbuhannya mencapai 23,3 persen dalam bentuk bea masuk, serta bea keluar.

Penerimaan dalam bentuk nonpajak juga melonjak 28 persen, antara lain dari sektor sumber daya alam, penerimaan BLU, pulihnya aktivitas masyarakat, dan dividen BUMN.(rid)