Ecky Awal Mucharam Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan memberikan catatan kritis pada Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Fraksi PKS DPR RI dengan Tema ‘Penyertaan Modal Negara ke BUMN, Untuk Siapa?’ di Ruang Rapat Fraksi PKS, Lantai 3, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Dalam sambutannya, Ecky mengatakan pemberian PMN harus dipergunakan secara bertanggung jawab, apalagi berasal dari APBN.
“Secara penggunaan, APBN ini harus dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pertanyaan kita, dengan adanya PMN ini apakah untuk kepentingan rakyat atau untuk sekadar menutupi bolong-bolongnya BUMN?,” ujarnya.
Ecky menuturkan, kejelasan dalam PMN menjadi hal yang penting, melihat program itu menggelontorkan dana dengan jumlah yang sangat banyak.
“Apalagi, pemerintah seringkali menganggarkan PMN untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Jangan sampai terdapat kesalahan dalam penganggaran dalam setiap proyek BUMN apalagi mark up. Karena setiap 1 Rupiah mark up, itu sesungguhnya telah mengkhianati amanat rakyat,” terang Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
“Kami di DPR harus bisa mengawal bagaimana PMN ini memiliki multiple effect bagi kemakmuran masyarakat,” tutup Ecky.(faz/rid)