Pemkot Surabaya Adukan Kesulitan UMKM Kampung Lontong ke Kemen ESDM

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengadukan kesulitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kampung Lontong imbas kenaikan harga gas PGN dan berlakunya jaminan pembayaran ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) RI.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, sebelumnya sudah kirim surat pada Kemen ESDM, meminta solusi permasalahan harga dan jaminan pembayaran gas PGN yang terjadi di Kampung Lontong.

“Di sini dikeluhkan pada waktu itu ada nilai jaminan (pembayaran), nah jaminan itu dua kali lipat dari pemakaian dua sampai tiga bulan. Kalau pemakaiannya di empat bulan berikutnya naik, nah itu (jaminannya) ikut naik, ini kan memberatkan,” kata Eri, Sabtu (12/8/2023).

Kondisi itu berdampak ke-59 KK yang bergelut dalam usaha lontong di kampung itu tidak bisa melunasi tagihan. Harga semula per meter kubik Rp4.000 menjadi Rp6.000.

Eri minta tunggakan tetap dibayar menggunakan harga semula.

“Tetap membayar, wajib membayar. Tapi, tunggakannya tidak menggunakan harga yang Rp 6.000, kami juga mohon jaminannya dihilangkan,” sampainya.

Eri juga menjaminkan diri ketika gas yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Saya membuat surat kepada Pak Dirjen, bahwa UMKM di Kampung Lontong ini. Jangan sampai ada yang rumahnya dijual, yang seharusnya dimanfaatkan untuk UMKM. Jika rumahnya dijual dan dimanfaatkan untuk manfaat lainnya, maka saya akan memberikan sanksi hukuman kepada warga saya,” tegasnya.

Sementara Tutuka Ariadji Dirjen Kemen ESDM RI mengatakan, segera menindaklanjuti keluhan itu untuk disampaikan pada PT PGN untuk ditindaklanjuti bersama.

“Akan kami komunikasikan segera,” kata Tutuka.

Menurutnya ini bentuk perhatian lebih warga kurang mampu yang ada Kampung Lontong agar bisa bertahan menjalankan usahanya.

“Mudah-mudahan bukanlah hal yang sulit ya, karena jumlah gas yang dibutuhkan tidak banyak, kecil, untuk ukuran yang biasa ditangani PGN,” jelasnya.

Lebih rinci, Herman Felani Lurah Kupang Krajan menyampaikan, dari data 2022 akhir hingga pertengahan 2023 ada 59 KK yang menggeluti usaha UMKM Lotong di kawasan Jalan Petemon Barat. Imbas kenaikan harga dan jaminan pembayaran, Agustus 2023 hanya tersisa sekitar 11 KK pelaku UMKM lontong yang bertahan menggunakan jaringan gas PGN. Sisanya beralih menggunakan tabung gas LPG 3 kilogram.

“Yang kemarin ada masalah tunggakan, terus jaminan pembayaran, akhirnya kan nggak mampu bayar, itu akhirnya diputus oleh PGN. Meterannya diambil tidak ada jaringan gas lagi dan beralih menggunakan gas LPG 3 kilo itu,” Herman menyampaikan.

Keluhan itu disampaikan Eri saat Kemen ESDM mengunjungi Kampung Lontong kemarin, Jumat (11/8/2023). (lta/ipg)