Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Mengantisipasi Dampak Penurunan Harga Minyak Dunia

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, Pemerintah masih memonitor dampak dari tren penurunan harga minyak mentah dunia terhadap kemungkinan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di dalam negeri.

“Harga minyak kita kan masih di bawah harga subsidi. Jadi, kami tentu akan memonitor keberlangsungan penurunan harga minyak,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, selepas rapat kabinet, Senin (30/1/2023).

Lebih lanjut, Airlangga bilang Pemerintah sudah mengimplementasikan penggunaan campuran BBM solar dengan biodiesel sebanyak 35 persen atau B35.

Kebijakan itu untuk mengurangi impor solar serta menekan jumlah subsidi yang dikucurkan Pemerintah.

Untuk membuat biaya bahan bakar avtur menjadi lebih kompetitif, Pemerintah juga sedang menyusun kebijakan. Pasalnya, kenaikan harga avtur memicu peningkatan tarif transportasi udara dan mendongkrak inflasi.

“Itu juga akan dikalkulasi dan akan dirapatkan supaya Pemerintah bisa menurunkan biaya avtur,” katanya.

Sekadar informasi, harga minyak turun di perdagangan Asia karena produsen global kemungkinan akan mempertahankan produksi. Sementara, investor berhati-hati menjelang pertemuan Bank Sentral AS Federal Reserve (Fed) yang rentan memacu gejolak pasar.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun 74 sen atau 0,8 persen, menjadi 85,92 Dollar AS per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS merosot 61 sen atau 0,8 persen menjadi 79,07 Dollar AS per barel.

Menjelang pertemuan The Fed yang dijadwalkan pada 31 Januari-1 Februari, pasar secara luas memperkirakan Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga sekitar 25 basis poin.

Hal itu meningkatkan kekhawatiran perpanjangan kenaikan biaya pinjaman The Fed akan menghambat pertumbuhan permintaan bahan bakar di negara konsumen minyak terbesar dunia.

Para menteri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, yang dikenal secara kolektif sebagai OPEC+, kemungkinan juga tidak akan mengubah kebijakan produksi minyak mereka menjelang pertemuan virtual pada 1 Februari 2023.(rid/ipg)