Pemerintah Biayai Pengadaan Lahan Tol Jogja-Solo Sebesar Rp5,9 Triliun dari APBN

Kementerian Keuangan mengucurkan dana sebesar Rp5,902 triliun dari APBN untuk membiayai pengadaan lahan Tol Jogja-Solo. Dana ini masih bertambah melalui Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,401 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan menyebutkan, Penyertaan Modal Negara ini telah sesuai dengan instruksi Joko Widodo Presiden RI untuk harus difokuskan pada penyelesaian-penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Kementerian Keuangan RI sebagai pengelola dana APBN, kata Sri Mulyani, memiliki komitmen untuk terus mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terus memiliki peran penting bagi masyarat, baik bagi kesejahteraan masyarakatnya dan bagi perekonomian regionalnya.

“Saat ini kemajuan karena adanya Proyek PSN semakin terlihat, baik yang telah dirasakan secara langsung pada masyarakat yang menerima uang ganti untung maupun dari sisi dampak PSN tersebut terhadap kegiatan perekonomian yang lebih besar,” ujar Sri Mulyani melalui keterangan tertulis terkait inspeksi proyek Jalan Tol ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo di Karanganyar, Jawa Tengah pada Senin (27/2/2023).

Sri Mulyani juga menegaskan, Kementerian Keuangan sebagai pengelola dana APBN memiliki komitmen untuk terus mendukung PSN yang memiliki peran sangat penting bagi masyarat, bagi kesejahteraan dan bagi perekonomian

APBN dalam hal ini membantu pelaksanaan proyek-proyek PSN melalui dukungan anggaran yang sangat nyata salah satunya yaitu dukungan dalam bentuk pengadaan lahan yang dikelola oleh badan pelayanan umum dibawah Kementerian Keuangan yaitu Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN).

Selaras dengan Menteri Keuangan, Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa dengan dukungan Kementerian Keuangan ini, maka terbentuklah saling monitoring pada Pelaksanaan PSN.

“Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membelanjakan dan membangun, untuk pengadaan tanah disediakan oleh Kementerian Keuangan sehingga terdapat saling monitoring pada PSN, checks and balances,” ujarnya.

Proyek jalan Tol Jogja Solo ini disebut sebagai proyek super prioritas karena akan menyambungkan Kawasan Segitiga Joglosemar (Jogja, Solo, dan Semarang) sehingga dapat meningkatkan perekonomian regional Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Basuki menceritakan saat ini walaupun banyak kapal pesiar yang berlabuh di Tanjung Emas Semarang, kebanyakan tidak menepi dan hanya menginap di kapal pesiar sehingga dampaknya pada perekonomian di daratan kecil, namun dengan kemudahan konektivitas jalur darat di Kawasan Segitiga Joglosemar ini di harapkan kapal–kapal pesiar dan turis asing dapat berwisata di Magelang, Yogyakarta, Solo dan Semarang dengan mudah karena telah terkoneksi.

Suchandra Paganda Hutabarat Direktur Utama PT Jogjasolo Marga Makmur, menyampaikan progres pembebasan lahan yang sedang berjalan. Untuk pembebasan Jalan Tolo Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo yang dibagi menjadi 3 Tahap, per 24 Februari 2023 pembebasan lahan untuk Tahap 1, Paket 1.1 telah mencapai 94,06 persen sedangkan untuk Paket 1.2 sebanyak 74,73 persen. Sedangkan untuk tahap II dan tahap III untuk saat ini masih belum dimulai dikarenakan masih pada proses Ijin Penetapan Lokasi di Tahap II.

Chandra menyampaikan, dalam kajian lalu lintas, diprediksi bahwa Volume Lalin Golongan 1 di tahun 2024, kendaraan yang akan melintas di Tol dengan Panjang 96,57 KM ini adalah sebanyak 22.481 kendaraan/hari. Selain itu dengan IRR sesuai dengan PPJT PT JMM yang sebesar 12,03 persen, JMM sangat yakin bahwa jalan tol ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang melintasinya. Tidak hanya dapat mengefisiensikan waktu tempuh, dapat mengurai kepadatan lalu lintas di jalan nasional, namun juga akan memberikan efek domino bagi Pertumbuhan Perekonomian di wilayah Jawa tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sekedar diketahui, dalam kegiatan ini, Sri Mulyani hadir bersama Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Didampingi pula oleh Basuki Purwadi Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, Danang Parikesit Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. Serta hadir pula Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Gibran Rakabuming RakaWali Kota Surakarta, Sri Mulyani Bupati Klaten, Wahyu Irawan Wakil Bupati Boyolali serta jajaran pejabat dari Kementerian dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah lainnya.(iss/rst)